Keputusan PT Sanken Indonesia menutup pabriknya menuai reaksi dari Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono. Ia meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian dan Kementerian Investasi, untuk mengevaluasi kondisi industri guna mencegah dampak lebih lanjut.
“Pemerintah harus segera menyelidiki penyebab penutupan pabrik ini, apakah disebabkan daya beli yang melemah, biaya produksi tinggi, atau faktor lain seperti harga energi,” ujar Bambang, Senin (24/2/2025).
Legislator Gerindra itu juga mengkritisi rencana PT Sanken Indonesia beralih ke industri semikonduktor dan menekankan pentingnya pemahaman pemerintah terhadap hambatan yang dihadapi perusahaan dalam transisi bisnis.
“Apakah kendalanya pada perizinan rumit, kurangnya tenaga kerja terampil, atau pajak yang memberatkan? Harus ada solusi,” jelasnya.
Bambang mendorong keterbukaan industri terkait kendala bisnis agar kebijakan pemerintah lebih mendukung sektor manufaktur nasional. Ia juga menilai penurunan kinerja industri sudah terjadi sejak pemerintahan sebelumnya dan semakin parah akibat pandemi COVID-19.
Ia mengingatkan agar Kementerian Tenaga Kerja berperan aktif dalam memastikan hak pekerja terlindungi dan tercapainya kesepakatan yang adil antara pekerja dan perusahaan.
Bambang mendesak koordinasi antar kementerian untuk memperbaiki kebijakan industri. Ia menekankan bahwa industri manufaktur penting bagi perekonomian dan harus mendapat dukungan pemerintah dalam hal perizinan, infrastruktur, dan pajak.
“Industri di Indonesia memiliki potensi besar, namun jika perusahaan menarik diri, ini harus dievaluasi dengan serius,” tambahnya.
Bambang mengapresiasi langkah PT Sanken Indonesia yang telah memberi informasi lebih awal tentang penutupan pabrik dan menyediakan pelatihan serta pesangon bagi karyawan. Ia berharap pemerintah mendukung transisi bisnis perusahaan agar berjalan lancar.
“Pemerintah harus merespons itikad baik ini dengan bijak,” pungkasnya.
