Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo mendapat perhatian dan pertanyaan dari para siswa di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Ambon. Pertanyaan tersebut diajukan saat Anggota MPR RI, Alimudin Kolatlena, melakukan sosialisasi empat pilar kebangsaan pada Sabtu (22/2/2025).
Salah satu siswa menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan efisiensi anggaran dapat berdampak buruk pada pengelolaan sekolah, terutama dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.
Menanggapi hal ini, Kolatlena menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran justru memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan. Ia menyatakan bahwa efisiensi anggaran hanya diterapkan pada kegiatan seremonial, belanja alat tulis kantor (ATK), dan perjalanan dinas.
“Efisiensi anggaran ini hanya menyasar kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial, belanja ATK, dan perjalanan dinas,” ujar Kolatlena.
Kolatlena, yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI, menegaskan bahwa pemerintah tetap memprioritaskan pembangunan infrastruktur pendidikan, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, serta program makan bergizi gratis bagi para siswa.
Menurutnya, kebijakan Presiden Prabowo berpihak kepada rakyat dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta menjamin pemerataan kebutuhan dasar yang adil. Selain efisiensi anggaran, Kolatlena juga menyebutkan kebijakan yang mendukung petani, seperti peningkatan harga gabah, penghapusan utang pelaku UMKM, serta pemberian diskon listrik.
Meski menyadari adanya pro dan kontra terhadap kebijakan pemerintah, Kolatlena meyakinkan para siswa dan guru bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan menghambat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Memang setiap kebijakan yang diambil pemerintah pasti ada pro dan kontranya,” tandasnya.
