Pimpinan DPR RI menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk membahas rekonstruksi dan relokasi anggaran. Tujuan rapat ini adalah memastikan efektivitas anggaran negara dan menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa rapat bertujuan untuk memperjelas langkah-langkah rekonstruksi anggaran.
“Hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi persepsi yang keliru,” ujar Dasco usai rapat di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa rekonstruksi anggaran tidak akan berdampak pada tenaga honorer di kementerian dan lembaga, serta tidak akan mengurangi beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
“Kami pastikan tidak ada PHK tenaga honorer, dan KIP tetap berjalan untuk 1.040.192 mahasiswa,” jelasnya.
Terkait perguruan tinggi, Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi anggaran hanya menyasar kegiatan non-esensial, tanpa mempengaruhi operasional pendidikan.
“UKT tidak akan dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi,” tambahnya.
Selain itu, tunjangan kinerja dosen juga sedang difinalisasi untuk 97.734 dosen, termasuk di PTN BLU dan PTN Satker yang belum mendapatkan remunerasi.
DPR RI menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan anggaran agar dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat dan tidak menimbulkan kegaduhan. DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan anggaran demi kesejahteraan rakyat dan memastikan layanan publik tetap berjalan dengan baik.
