Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Himmatul Aliyah, menyoroti rekonstruksi anggaran yang disampaikan oleh Kemendikti Saintek terkait instruksi presiden (inpres) mengenai efisiensi. Ia mengingatkan bahwa bantuan sosial (bansos) tidak boleh mengalami pengurangan atau efisiensi.
“Tadi disampaikan pagu awal sekian, kemudian efisiensi sekian, berharap bisa dinolkan atau dikembalikan ke semula. Ini harusnya sudah disampaikan sebelumnya, jangan sampai terkesan menyesal seperti ini,” kata Himmatul dalam rapat Komisi X bersama mitranya di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2/2025).
Himmatul juga menekankan bahwa jangan sampai Menteri Pertahanan Prabowo Subianto digiring ke perumpamaan yang negatif. Ia menyebutkan bahwa kementerian terkait seharusnya memahami undang-undang yang ada.
“Karena bagaimanapun, instruksi itu sudah jelas bahwa bansos tidak boleh ada pengurangan atau pemotongan. Selain itu, ketika melakukan penyusunan anggaran, apakah sudah mematuhi undang-undang? Ini kan seolah-olah Pak Prabowo jadi digiring untuk melanggar UU,” ucapnya.
Ia juga melihat bahwa langkah tersebut bisa mencemarkan nama baik Presiden, mengingat alokasi efisiensi juga menyasar program yang berdampak langsung pada masyarakat. Himmatul meminta agar para menteri lebih berhati-hati dalam mengambil langkah terkait anggaran.
“Padahal instruksi Pak Prabowo sudah jelas. Jadi sepertinya nama baik presiden ikut tercemar. Sebagai ketua umum partai Gerindra, saya merasa ini tidak tepat,” ujar Himmatul.
“Jadi mohon, para menteri hati-hati dalam menyusun atau merekonstruksi anggaran ini. Jangan sampai nanti malah tidak sinkron dengan kebijakan Pak Presiden,” sambungnya.
Himmatul juga mengungkapkan keheranannya terkait dengan demo yang mempermasalahkan tunjangan kinerja (tukin) dosen hingga sampai ke istana, yang menurutnya bisa mengganggu jalannya pemerintahan.
“Mohon dari kementerian yang terkait, khususnya Kemendikti Saintek, untuk memberikan kejelasan soal anggaran tukin. Alhamdulillah katanya sudah ada lampu hijau,” tuturnya.
“Seperti apa Rp 2,5 triliun ini akan dianggarkan untuk tukin? Yang penting, rakyat harus diberikan penjelasan, termasuk soal sertifikat dosen. Banyak dosen yang menunggu, tapi belum bisa diselesaikan oleh Kemendikti,” imbuhnya.
