Anggota Komisi IX DPR RI, Ade Rezki Pratama, yang membidangi Kementerian Kesehatan, meyakini bahwa efisiensi anggaran di kementerian tersebut tidak akan mengurangi kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Kami yakin bahwa kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat tidak akan terdampak oleh pemotongan anggaran di Kementerian Kesehatan,” kata Ade Rezki di Padang, Minggu (9/2/2025).
Dia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan, termasuk pengobatan dan pengecekan kesehatan gratis yang dimulai pada semester pertama setiap tahun, akan tetap berlanjut. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir, karena pemerintah bersama DPR akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat.
“Pak Prabowo juga sudah menegaskan kepada kami bahwa program-program yang berkaitan dengan kesehatan tidak akan terganggu,” tambahnya.
Sebelumnya, Komisi IX DPR RI telah mengadakan rapat bersama Kementerian Kesehatan terkait Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat tersebut dibahas efisiensi anggaran di Kementerian Kesehatan, termasuk pengadaan alat tulis kantor, perjalanan dinas, dan kegiatan seremonial. Namun, program kesehatan bagi masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Terpisah, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa meskipun efisiensi anggaran Kemenkes sebesar Rp 19,6 triliun disetujui oleh DPR, pihaknya akan tetap mengalokasikan dana untuk mendukung kelancaran program layanan kesehatan.
“Kami tidak mungkin mengurangi layanan kesehatan, tetapi kami harus melakukan penghematan karena memang ada kesempatan untuk melakukan efisiensi,” kata Budi.
