Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang mencanangkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) senilai Rp300 triliun pada 2025, naik dari Rp280 triliun di 2024. Menurutnya, ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap UMKM.
Bambang menekankan bahwa pemodalan penting untuk pengembangan usaha kecil guna mendukung target pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen. Ia berharap penyaluran KUR lebih tepat sasaran dengan Kementerian UMKM sebagai sektor utama.
“Kementerian UMKM, perbankan, dan lembaga terkait harus berkoordinasi dalam menentukan penerima kredit,” ujarnya, Jumat (7/2/2025).
Bambang juga berharap fokus penyaluran KUR pada usaha ultra mikro, mikro, dan kecil, dengan bunga pinjaman yang lebih rendah. Ia menyarankan bunga maksimal 3 persen, mengingat KUR dijamin oleh asuransi BUMN seperti Jamkrindo dan Askrindo.
“Dengan tingkat NPL KUR yang rendah, perbankan seharusnya tidak khawatir soal gagal bayar,” lanjutnya, dan berharap perbankan tidak memberatkan calon nasabah dengan persyaratan agunan yang sulit.
Bambang juga menyarankan agar KUR diprioritaskan untuk pedagang pasar, mengingat ada 16.000 pasar dan 8 juta pelaku UMKM di Indonesia. Ia mengusulkan pemerintah meniru kebijakan Malaysia yang memberi bunga pinjaman rendah dan pembebasan pajak untuk pengusaha kecil yang berhasil.
“Bunga pinjaman KUR seharusnya untuk pendampingan dan pembinaan UMKM,” katanya.
Bambang menegaskan pentingnya perhatian terhadap UMKM yang menyumbang 60 persen PDB dan menyerap 97 persen tenaga kerja. Ia berharap Kementerian Keuangan dapat mencukupi anggaran untuk membina dan mengawasi 67 juta UMKM di Indonesia.
“UMKM yang berkembang kunci untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
