Anggota Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Marjono, mengkritik anggaran minim yang diterima Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sulsel. Menurutnya, anggaran yang ada saat ini lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai, sementara anggaran yang berdampak langsung pada kehutanan sangat terbatas.
“Saya kira teman-teman di Komisi B perlu memberikan perhatian lebih, karena kehutanan tidak masuk sebagai OPD mandatory spending dari pusat, meskipun dampak yang ditimbulkan sangat besar jika OPD ini tidak bekerja maksimal,” kata Marjono, Minggu (2/2/2025).
Legislator Gerindra Sulsel ini menyampaikan hal tersebut dalam rapat evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Sulsel mitra kerja Komisi B DPRD Sulsel, di ruang rapat Komisi.
Marjono juga menyoroti kondisi di daerah pemilihannya, Sulsel 11, yang meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Ia menyebutkan, kerusakan hutan di daerah tersebut telah menyebabkan dampak luar biasa, termasuk Kabupaten Luwu Utara yang masuk sebagai salah satu daerah termiskin di Sulsel.
“Kerusakan hutan di dapil 11, khususnya di Luwu Utara, menjadi salah satu faktor penyebab tingginya angka kemiskinan di daerah tersebut,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala DLHK Sulsel, Andi Hasbi, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa perusahaan di Luwu Raya untuk melakukan penghijauan sebagai upaya mencegah longsor dan banjir yang sering terjadi di wilayah tersebut.
“Kami meminta kontribusi dari perusahaan-perusahaan yang ada di Luwu Raya untuk ikut menjaga kehutanan dan mencegah kerusakan lebih lanjut,” kata Hasbi saat dikonfirmasi.