Wakil Menteri Pertanian baru-baru ini meluncurkan program cetak sawah baru yang akan mencakup sekitar 150 ribu hektare lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Program ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya mendukung ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Wazir Noviadi, mengingatkan agar Kementerian ATR/BPN memastikan tidak ada oknum yang memanfaatkan program cetak sawah tersebut untuk mematok tanah yang selama ini terlantar. Peringatan ini disampaikan dalam kunjungan kerja reses Tim Komisi II DPR RI di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (13/12/2024).
“Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan program ini untuk mematok tanah yang sebelumnya tidak terurus. Begitu terdengar ada program cetak sawah, bisa jadi oknum-oknum mulai mematok tanah yang sebenarnya tidak dimiliki oleh siapa-siapa,” ujar Noviadi.
Noviadi menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, dengan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan keberhasilan program ini. Ia berharap program cetak sawah baru ini tidak dilaksanakan secara terpisah oleh masing-masing instansi.
“Kita harus bekerja sebagai tim negara, baik itu pemerintah kabupaten, provinsi, maupun badan-badan terkait seperti ATR/BPN, agar program ini dapat berjalan dengan baik. Tentunya, ini memerlukan kerjasama yang solid,” jelasnya.
Noviadi juga menjelaskan bahwa Komisi II DPR RI mendukung program ini dengan membentuk panitia kerja (panja) yang bertujuan untuk menertibkan Hak Guna Usaha (HGU) dan menyelesaikan konflik-konflik lahan, termasuk yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan.
“Panja ini akan bekerja untuk menuntaskan masalah konflik lahan di Sumatera Selatan dan seluruh Indonesia. Kami berharap, dengan langkah ini, kita dapat menyelesaikan masalah lahan dan memulai tahun baru ini dengan lebih baik,” pungkasnya.
