Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, mengungkapkan bahwa diduga terdapat 14 izin baru alokasi tanah yang terbit selama masa moratorium, sebagaimana tercatat dalam laman lms.bpbatam.go.id. Oleh karena itu, ia meminta penjelasan terkait dugaan adanya permainan oknum dalam proses buka-tutup layanan alokasi tanah di BP Batam.
“Jadi, data yang kami terima menunjukkan bahwa pada tanggal 25 September ada moratorium. Namun, pada 4 Oktober, Pak Susiwijono selaku Sesmenko Perekonomian memanggil Kepala BP Batam dan anggota terkait untuk membuka moratorium tersebut,” ujarnya dalam RDP Komisi VI dengan Sekretaris Menko Perekonomian dan Kepala BP Batam di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2024).
Andre menduga adanya peran oknum dalam proses buka-tutup moratorium alokasi lahan BP Batam.
“Bapak kan baru saja selesai masa jabatan, lalu diperpanjang. Setelah itu, rencana moratorium dibuka sementara oleh Susiwijono. Makanya, saya minta pimpinan untuk mengundang Sesmenko Perekonomian ke sini,” ungkap Andre.
Karena tidak mendapatkan jawaban yang diharapkan dari Plh Kepala BP Batam saat itu, RDP Komisi VI yang dipimpin Eko Hendro Purnomo akhirnya ditunda, dengan catatan harus dihadiri oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, dan Susiwijono Moegiarso.
