Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri presentasi uji publik monitoring dan evaluasi yang digelar Komisi Informasi Pusat (KIP) di Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).
Dalam kesempatan tersebut, Muzani menekankan pentingnya evaluasi keterbukaan lembaga, termasuk partai politik, untuk memastikan akses masyarakat terhadap data yang diperlukan.
“Monitoring dan evaluasi yang dilakukan KIP setiap tahun adalah hal positif, mendorong lembaga publik untuk menjaga keterbukaan, karena mereka menggunakan dana negara,” ujar Muzani.
Muzani menjelaskan bahwa Partai Gerindra, yang menerima dana bantuan politik dari pemerintah, wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut secara transparan.
“Gerindra mempresentasikan kepada KIP tentang penggunaan dana negara, seperti untuk pendidikan politik, rekrutmen, dan konsolidasi, yang kami laporkan di website partai,” tambahnya.
Menurut Muzani, setiap rupiah yang diberikan negara harus dapat dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa monitoring dan evaluasi oleh KIP adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran publik, terutama netizen, mengenai penggunaan dana negara.
Muzani berharap KIP terus melakukan kegiatan ini untuk mendorong partai politik dan lembaga publik lainnya agar lebih terbuka dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara.
“Partai politik adalah instrumen penting dalam rekrutmen pemimpin, baik di pusat maupun daerah,” tandasnya.
Sebagai informasi, Partai Gerindra telah meraih 10 penghargaan kategori lembaga publik paling inovatif dan informatif dari KIP, menjadikannya partai yang paling terbuka kepada publik.
