Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (ASAKI) menyampaikan aspirasinya kepada Komisi VI DPR RI mengenai beberapa isu, termasuk dampak peningkatan volume impor keramik dari Tiongkok yang mempengaruhi industri keramik nasional.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal mengatakan bahwa semua masukan dari ASAKI akan dibahas dalam rapat kerja Komisi VI dengan pemerintah.
“Beberapa hal dari yang disampaikan bisa kita bantu proses. Namun, perlu diingat bahwa Kementerian Perindustrian kini berada di bawah pengawasan Komisi VII. Namun, terkait dengan bea masuk anti dumping (BMAD) dan surcharge yang diterapkan oleh PGN serta masalah pembatasan pelabuhan, hal-hal tersebut masih dalam lingkup tanggung jawab komisi kita,” kata Hekal di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (26/8/2024).
Adapun beberapa aspirasi ASAKI yang menjadi perhatian Komisi VI antara lain: Pertama, ASAKI berharap agar bea masuk anti dumping (BMAD) yang diterapkan minimal 80 persen untuk efektif melindungi industri lokal. Kedua, adanya pembatasan volume impor keramik. Ketiga, ASAKI berharap kebijakan HGBT (Hak Guna Bangunan Terbatas) yang diperpanjang pada 2024 tidak disertai pembatasan volume pemakaian gas oleh PGN atau AGIT (Alokasi Gas Industri Tertentu). Keempat, ASAKI meminta agar pemindahan pelabuhan pintu masuk barang impor keramik dari Pulau Jawa dapat dilaksanakan paling lambat tahun 2024.
