Search
Close this search box.

Harga Lahan Tidak Wajar, Agus Haris Kritik Pembebasan 704 Hektare di Bontang Lestari

Wakil Ketua II DPRD Kota Bontang Agus Haris menyayangkan harga pembebasan 704 hektare lahan warga di Loktunggul, Bontang Lestari, hanya dibanderol Rp10.000 per meter. Harga itu jauh di bawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mencapai Rp100.000 per meter di Kecamatan Bontang Selatan.

“Harga jual tersebut sangat tidak sebanding dengan NJOP dan merugikan masyarakat setempat,” ucap Agus Haris dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di gedung DPRD Bontang, Senin (8/7/2024).

Politisi Partai Gerindra itu juga, melihat kurangnya transparansi dan kejelasan dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), terkait penyerapan tenaga kerja lokal.

“Dalam dokumen Amdal tidak dijelaskan berapa tenaga kerja Bontang yang harus diserap. Padahal, merujuk pada Perda Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perekrutan dan Penempatan Tenaga Kerja, 75 persen tenaga kerja harus lokal,” ujarnya.

“Kami mendorong pemerintah untuk menjelaskan NJOP secara detail kepada pembeli tanah. Meski pembeli boleh menawar, upaya perlindungan masyarakat tetap harus ada,” tambahnya.

Dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), pemerintah dan anggota DPRD sudah sepakat, Bontang Lestari akan menjadi kawasan industri. Tapi, Agus Haris mengungkapkan bahwa sebelum lahan dibebaskan, pemerintah harus menyiapkan kajian investasi yang jelas, agar pemilik modal memahami kondisi dan prospek ekonomi Bontang.

“Jika lahan sudah dikelola sebagai kawasan industri, keuntungan bisa berlipat-lipat. Namun, hak masyarakat harus tetap terlindungi dan terakomodir secara jelas dalam Amdal,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Agus Haris mengimbau Ketua RT 15 untuk meminta warganya, yang belum membebaskan lahan untuk melakukan negosiasi ulang dengan pembeli.

“Sampaikan ini kawasan industri, tidak layak kalau harga tanah hanya Rp10.000 per meter,” pungkasnya.

Facebook
Twitter
WhatsApp