Anggota DPR RI yang juga politisi Partai Gerindra Himmatul Aliyah mengaku telah banyak menyaksikan kerusakan lingkungan yang menyebabkan banyaknya sumber air yang rusak.
Dengan ini Himma yang juga menjadi Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menegaskan bahwa pemerintah harus tegas adanya perusakan lingkungan salah satunya dengan menekan peran polisi lingkungan yang segera harus diperketat dan ditingkatkan.
“Misalnya berapa meter dari aliran sungai itu boleh ada bangunan tapi yang kita dapati kenyataanya bangunan-bangunan itu justru menempel di sungai dan ketika terjadi bencana akhirnya menjadi bencana. Tentu yang susah juga kita semua. Hal-hal seperti ini yang perlu diatur. Nah ini penting sekali untuk adanya polisi lingkungan, untuk mengatur hal-hal tersebut,” ujar Himma, Rabu (15/5/2024).
Himma juga mengkritik masih rendahnya perencanaan lingkungan yang diterapkan oleh pemimpin daerah. Dengan ini pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat akan pentingnya perencanaan lingkungan dan diperlukan fasilitator agar dapat mengakomodir masyarakat dalam hal perencanaan lingkungan.
“Perencanaan lingkungan itu sangat penting karena bagaimanapun kalau asal (tanpa perencanaan) tidak memperhatikan kualitas lingkungan, kualitas air, dan lain sebagainya itu tentunya akan menjadi bencana di kemudian hari. Dalam ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 berbunyi bumi air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara, akan tetapi banyak sumber-sumber mata air yang justru dikuasai oleh swasta,” ujar srikandi Partai Gerindra tersebut.
Pengelolaan sumber air merupakan bagian dari perencanaan lingkungan yang bisa dijadikan perencanaan jangka panjang, dalam hal ini air menjadi pembahasan serius di berbagai dunia.
Maka isu-isu air ini menjadi perhatian khusus dalam pembahasan dunia yang keseluruhannya akan dibahas dalam pertemuan antar parlemen dunia dalam Forum Air sedunia (World Water Forum) ke-10 yang berlangsung di Bali pada 18-25 Mei 2024.
