Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Fadli Zon menentang keras segala bentuk inisiatif yang menghambat perdamaian dan kemerdekaan Palestina termasuk gagasan untuk normalisasi hubungan dengan Israel.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon dalam lanjutan Konferensi Liga Parlemen Al-Quds (League of Parliamentarians for Al-Quds) yang diselenggarakan di Istanbul, Turki, Sabtu, (27/4/2024).
Fadli Zon mengawali pidatonya dengan mengecam keras sikap abai Israel terhadap resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang meminta gencatan senjata selama bulan Ramadhan, termasuk pembebasan tahanan dan kemudahan akses bagi bantuan kemanusiaan.
“Israel tidak memiliki niatan untuk patuh pada hukum internasional termasuk resolusi-resolusi PBB. Bahkan, Israel terus menjadikan kelaparan sebagai senjata perang. Ini sangat ironis dan memalukan bagi dunia internasional,” ucap Fadli Zon.
Anggota Komisi I DPR RI itu juga menyayangkan sikap AS yang menggunakan hak veto untuk menggagalkan usulan Palestina sebagai Anggota Penuh PBB pada Sidang DK PBB, 18 April 2024 lalu. Menurutnya, DK PBB justru menjadi penghambat bagi upaya perdamaian di Palestina.
“Tidak berlebihan kalau kita sebut PBB sebagai batu sandungan bagi upaya perdamaian di Palestina. Lembaga (PBB) itu dibuat untuk menciptakan perdamaian tapi justru malah jadi anti-perdamaian dan tidak berperan sebagai mediator atau peace builder,” tegasnya.
Politisi yang mewakili Dapil V Kabupaten Bogor tersebut juga mengajak seluruh pihak melakukan upaya untuk mewujudkan keanggotaan penuh Palestina di PBB.
Menurutnya, hal itu merupakan satu-satunya cara agar Palestina mendapatkan tempat setara di dunia internasional dan mendapatkan keadilan di depan hukum internasional.
Fadli juga mendorong Liga Parlemen Al-Quds untuk terus menyuarakan pentingnya reformasi DK PBB termasuk mengenai sistem veto yang dianggap tak adil dan seringkali kontradiktif dengan cita-cita perdamaian sesuai Piagam PBB.
Fadli menegaskan bahwa Indonesia menentang segala bentuk inisiatif yang mengganggu proses perdamaian di Palestina termasuk normalisasi hubungan dengan Israel.
“Indonesia tidak membuka atau melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Kita tidak mau membangun hubungan diplomatik dengan pelaku genosida. Yang penting bagi adalah Palestina bisa merdeka dan berdaulat penuh,” tutup Fadli dengan tegas.
