Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Abdul Wachid mengungkapkan, banyak temuan usulan biaya haji dari Kementerian Agama (Kemenag) tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Oleh karena itu, dia berharap Kemenag tidak berurusan dengan calo di Arab Saudi.
Sebab, dari hasil observasi tim khusus Partai Gerindra di Arab Saudi, harga-harga seperti hotel dan katering masih bisa ditekan lebih murah. Untuk biaya hotel yang diajukan Kemenag dengan fakta lapangan berbeda lebih mahal sekitar 1.000 riyal per satu kamar.
“Temuan kami hotel itu hanya 3.200 sampai 3.500 riyal. Kenapa diajukan 4.600 riyal? Bapak jangan pakai anggaran haji tahun 2022 yang belum kami kontrol langsung,” ujar Wachid dalam rapat bersama Kemenag, Rabu (8/2).
Ia menduga Kemenag terlalu mengandalkan para calo di Arab Saudi yang menyebabkan harga membengkak. Sebab, dari temuan di lapangan, banyak calo yang menawarkan jasanya. Ada orang asal Indonesia maupun orang lokal Arab Saudi.
“Saat kita datang calo banyak yang minta dikasih order. Untuk itu, kami Fraksi Gerindra, berdasarkan arahan dari Ketua Umum Pak Prabowo, meminta Kemenag jangan bermain dengan calo, ini urusan ibadah,” tegas Andul Wachid.
Wachid menambahkan, persoalan katering biaya yang diajukan Kemenag tidak efisien. Padahal, biaya makan di Arab Saudi hanya sekitar 7,5 riyal per satu kali makan dengan nasi, ayam dan sayur.
Artinya, jika menggunakan katering partai besar seharusnya biaya makan bisa lebih ditekan. Apalagi, hasil temuan di pasar lokal Arab Saudi juga harga bahan pokok tidak terlalu mahal dan masih bisa terjangkau.
“Saya blusukan Pak ke pasar-pasar ke restoran di sana. Sayur dan beras tidak semahal itu. Jangan mau pakai calo,” ucap Wachid.
Legislator Gerindra Jateng ini mengusulkan Kemenag memperbolehkan jemaah atau pihak travel membawa bahan masakan dari Indonesia. Harapannya bisa lebih awet dan hemat, karena makanan katering lebih mahal dan hanya bisa tahan 6 jam.
Lebih lanjut, menurutnya, Kemenag bisa bekerja sama dengan KBRI di Arab Saudi memberikan fasilitas bagi para Diaspora atau warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi untuk menjual makanan di hotel tempat jemaah Indonesia.
“Kami tidak setuju menggunakan katering, kalau katering yang menikmati hanya pengusaha besar. Sudah mahal rasanya tidak Indonesia, biarkan orang kita yang ada di sana jualan soto, bakso, rawon gitu misalnya,” pungkasnya.
Di sisi lain, Legislator asal Jepara ini mengkritik Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Fadlul Imansyah yang dinilai tidak tegas. Menurutnya sebagai badan di luar Kemenag, BPKH mesti memprotes usulan biaya haji Rp69 juta itu.
Ia menilai BPKH seharusnya berperan dalam usulan biaya haji karena sumber biaya haji dikelola BPKH. Wachid menegaskan ke depannya BPKH perlu lebih aktif serta kritis soal usulan biaya haji agar bisa turun dan rasional.
“Bapak jangan jadi eselon 1 Kemenag. Bapak harusnya koreksi dong supaya turun. Saya lihat BPKH tidak punya gigi, diem saja,” tutup Wachid.
