Wakil Ketua DPRD Lombok Timur Fraksi Gerindra, Badran Arsyid mengharapkan anggaran mitigasi bencana di Kabupaten Lombok Timur jangan sampai ditiadakan. Sebab Lombok Timur merupakan daerah yang rawan terhadap bencana.
Legislator Gerindra, Badran Arsyid menyampaikan persolan mitigasi merupakan persolan yang mendasar di Lombok Timur. Oleh karena itu, tidak boleh ditiadakan meski dengan alasan minimnya anggaran.
“Jadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus punya inovasi terkait mitigasi ini. Karena kita tidak pernah tahu bencana itu kapan akan terjadi, sehingga butuh persiapan,” terang Badran saat ditemui di kantornya usai rapat Pansus, Senin (9/01).
Mitigasi ini, menurut politisi Partai Gerindra itu, tidak selalu berbicara soal anggaran, namun untuk bisa mewaspadai dan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait antisipasi bencana bisa dilakukan dengan cara nonformal. Tidak mesti harus dilakukan secara formal.
Lebih lanjut, Badran Arsyid mengungkapkan Lombok Timur merupakan daerah yang rawan terhadap bencana, mengingat Lombok Timur juga memiliki gunung berapi dan beberapa daerah yang rawan terjadi bencana alam, sehingga ia meminta agar mitigasi ini tetap berjalan.
“Tidak boleh mitigasi itu ditiadakan, harus ada dan berjalan karena kita punya gunung berapi dan daerah-daerah yang rawan bencana,” tegasnya.
Meski anggaran mitigasi bencana ditiadakan tahun 2023 ini, tetapi dirinya berjanji akan kembali menganggarkannya pada APBD perubahan. Sebab mitigasi bencana ini menurutnya hal yang sangat penting yang ada di Lombok Timur.
Persolan bencana tidak selalu mengacu pada kondisi cuaca. Namun bencana bisa saja terjadi kapan pun meski cuaca baik-baik saja. Menurutnya, bencana tidak mesti berbicara bencana alam yang besar, tetapi saat ini banyak daerah-daerah Lombok Timur yang sering terjadi banjir lokal.
“Nah itu yang perlu diantisipasi dan diberikan pemahaman kepada masyarakat agar bencana lokal ini tidak terus terjadi lagi,” ucapnya.