Search
Close this search box.

Sudewo Dukung Program BSPS Jangkau Wilayah Timur Indonesia

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra, Sudewo meminta Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) harus adil hingga menjangkau wilayah timur Indonesia. Sehingga, BSPS ini dapat dirasakan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa.

Salah satu manfaat dari Program BSPS ini, menurutnya, adalah bagi masyarakat di Desa Tulehu, Pulau Ambon, Maluku, yang telah bertahun-tahun menempati rumah yang tidak layak huni. Sudewo menjelaskan hal itu lantaran masyarakat di desa itu menjadi pengungsi sebagai dampak dari adanya gempa yang terjadi pada 2019 lalu. Padahal, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 terkait Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) telah mengatur hal tersebut, namun hingga kini belum kunjung mendapat bantuan dari pemerintah.

“Kami lihat banyak rumah yang kondisinya tidak layak huni. Inilah yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah pusat yang saat ini sedang gencar memperhatikan penanganan kondisi kemiskinan ekstrem. Rumah-rumah yang ekstrem banyak berada di sini, dan sangat disayangkan Kementerian PUPR melalui Direktorat Jendral Perumahan justru (BSPS) konsentrasinya di Pulau Jawa. Kami pikir di sini perlu mendapat perhatian lebih, karena ini tidak sekedar menangani rumahnya tetapi juga menangani infrastrukturnya, ketersediaan airnya, begitupun sanitasinya. Jadi wujud integrasi dari beberapa program, baik dari cipta karya maupun dari perumahan yang ada di Kementerian PUPR itu mestinya ada di kecamamatan Tulehu ini,” tegas Sudewo dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Reses Komisi V DPR RI ke Kota Ambon, Senin (19/12/2022).

Karena itu, ia menjelaskan hasil dari banyak temuan dan masukan yang berharga untuk ditindaklanjuti hingga ke Rapat Kerja bersama pemerintah pusat dan mitra terkait. Dalam kesempatan yang sama, Sudewo juga menegaskan bahwa Komisi V DPR RI tidak akan menandatangani Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) pemerintah bersangkutan apabila hal ini tidak kunjung ditangani.

“Ada masukan yang sangat berarti untuk dijadikan bahan rapat dengan Menteri PUPR, agar Kementerian PUPR membuat program itu sesuai kondisi realita di lapangan. Melihat Indonesia yang sangat luas tidak hanya di pulau Jawa, melainkan di pedalaman, di pulau terluar Indonesia. Jadi membangun itu harus ada asas keadilan dan juga pemerataan. Jangan terkonsentrasi hanya di satu titik saja. Terlebih dalam hal ini DPR tidak hanya mendorong, kami minta nanti kepada pimpinan jangan tandatangi RKA/KL kalau tidak memperhatikan hal-hal yang semacam ini. Karena ini merupakan cermin daripada keadilan,” tutup Legislator Partai Gerindra.

Facebook
Twitter
WhatsApp