Ir H Bambang Haryo Soekartono (BHS) melakukan kunjungan ke Pasar Sukodono, Sukodono, Sidoarjo. Pasar Sukodono diketahui yang pernah meraih status pasar SNI (Standar Nasional Indonesia) dan satu satunya pasar di wilayah Jatim yang ber SNI.
Saat berkunjung ke pasar tersebut, Dewan Pakar DPP Partai Gerindra ini juga menyerap aspirasi dari pada pedagang dan para pengunjung pasar. Keluhan disampaikan mulai dari kondisi infrastruktur yang masih banjir saat terjadi hujan lebat, sewa stand yang mahal hingga harga sembako masih tinggi berujung pembeli sepi.
“Pasar Sukodono ini pernah saya perjuangkan untuk menjadi pasar SNI yang pertama di Jawa Timur. Berarti pasar ini memenuhi standarsisasi nasioal dari infrasturtkturnya dari SDMnya, saya kira juga masuk. SDM penting dari sisi mutu parangnya juga dinilia, kualitasnya dan kuantisasnya. Setiapkali pembelian ada tulisannya, harga berapa , sehingga masyarakat lebih mudah berbelanja,” kata anggota DPR RI periode 2014-2019 ini. Selasa (22/11/2022) sore.
Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Jatim ini menambahkan saat meninjau pasar, infrastuktur dinilai perlu pembenahan dan harus dibersihkan seperti saat pasar tersebut mendapatkan SNI.
“Tentu masyarakat ini kita dorong berbelanja di pasar. Masalah kwalitas SDM dalam memberikan pelayanan kepada publik, masalah harga harus punya satu standarisasi tidak terlalu mahal tapi cukup untuk memberikan keuntungan kepada pedagang,” terangnya.
Dihadapan pedagang, BHS yang mendapatkan aduan jika hujan besar banjir menyampaikan agar pemerintah daerah segera melakukan penanganan cepat.
Produk Sidoarjo Diminati tapi Gak Ada Label dan Informasi
Saat blusukan ke Pasar Sukodono, BHS menjumpai banyak produk luar Sidoarjo masuk ke pasar. Padahal banyak komoditi tersebut sebetulnya bisa diproduksi di Kabupaten Sidoarjo. Seperti produk sayuran, tomat, cabai, brambang hinga tempe.
“Banyak produk luar Sidoarjo, padahal seperti tempe Sidoarjo banyak diminati warga Sidoarjo. Harusnya produk Sidoarjo dulu diutamakan,” kata BHS.
Pihaknya juga memberi saran dan masukan seperti produk tempe Sidoarjo yang banyak diminati tapi tidak ada cap dan keterangan kadaluarsannya perlu ada pemberian cap atau keterangan jika tempe tersebut produk Sidoarjo. Seperti tempe yang beredar di pasaran dari hasil produk luar Sidoarjo yang malah lebih percaya diri menempelkan cap produksinya.
“Kalau tidak ada capnya, tidak ada kadaluarsnya masyarakat tidak ngerti produk dari mana. Tujuannya untuk UMKM agar tumbuh memberikan, dan masyarakat mau menggunakan produk produk dalam wilyahnya. Ada 15 ribu hektar di Sidoarjo untuk swasembada pangan,” imbuhnya.
BHS berharap agar Disperindag Sidoarjo untuk selalu mendampingi para pelaku UMKM Sidoarjo.
Sementara itu, Sekretaris DPC Partai Gerindra Sidoarjo Muhammad Sujayadi berterima kasih kepada Bapak BHS yang mau turun ke masyarakat termasuk salah satunya berkunjung ke Pasar Sukodono. Dalam kunjungan tersebut pihaknya akan berkoordinasi dengan Fraksi Gerindra di DPRD Sidoarjo terkait aspirasi yang sudah diserap dari para pedagang, termasuk mulai naiknya harga. Dan terus mendorong revitalisasi Pasar di Sidoarjo.
Listiyono Ketua HPP Pasar Sukodono menyampaikan memang salah satu permasalahan di Pasar Sukodono saat terjadi hujan lebat masih terjadi banjir. “Keluhan pedagang ya itu mas, saat hujan lebat masih banjir. Semoga segera ada solusinya,” pungkasnya
