“PIRA sejak awal berjuang untuk berkembang dan bergerak di seluruh wilayah Republik Indonesia, sampai ke desa-desa. Jelang tahun politik 2024, PIRA akan sangat kuat bekerja mendukung Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres). ‘Prabowo Presiden, GERINDRA Menang’ demikian cita-cita kita menjelang tahun politik ini.”
(dr. Sumarjati Arjoso, S.K.M, Ketua Umum Pengurus Pusat PIRA pada acara Pendidikan Politik untuk PP-PIRA, Jakarta, 27 Mei 2022)
Perempuan Indonesia Raya (PIRA) didirikan sebagai ujung tombak gerakan perempuan di dalam Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). PIRA dibentuk di Jakarta pada 9 Oktober 2008, sebagai organisasi sayap perempuan yang berdiri tak lama setelah berdirinya Partai GERINDRA pada 6 Februari 2008. PIRA mengajak perempuan Indonesia berpartisipasi dalam segala aspek kehidupan sebagai warga bangsa, utamanya berpolitik praktis.
Separuh dari lebih 270,20 juta penduduk Indonesia adalah perempuan. Maka, rayanya Indonesia, juga ditentukan oleh andil para perempuan negeri ini. Perjalanan menuju bangsa yang berhasil, besar dan bermartabat, separuhnya terwujud lewat peran perempuan. Politik dalam kehidupan sehari-hari, bukan hal yang asing bagi perempuan. Tetapi, politik dalam jalur resmi dan terakreditasi di dalam partai politik, masih langka untuk perempuan.
Partai GERINDRA sadar betul akan fakta ini. Perempuan Indonesia adalah potensi. Mereka pasti mampu berperan strategis di tengah segala kondisi masyarakat. Sejarah membuktikan, di saat kritis, seringkali perempuan memiliki ketangguhan dan inisiatif untuk bangkit menopang keluarga dan akhirnya menyelamatkan masyarakat di lingkungannya. Langkah mereka tercatat telah berkali-kali berhasil memperbaiki kondisi perekonomian, sosial, dan kesehatan, baik di tingkat perdesaan maupun perkotaan.
PIRA, organisasi sayap partai GERINDRA yang menjadi wadah bagi kader perempuannya untuk mengembangkan diri di semua lini kehidupan. Visi PIRA adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui gerakan perempuan, mulai dari ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan dalam rangka kemandirian bangsa.
