Komisi X DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun Anggaran 2026 serta program yang akan didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai kriteria teknis yang ditetapkan.
Dalam paparannya, Wakil Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa pagu indikatif Kementerian Kebudayaan tahun 2026 sebesar Rp1,5 triliun. Namun, untuk memenuhi kebutuhan program prioritas masih dibutuhkan tambahan Rp4,28 triliun, sehingga total kebutuhan anggaran mencapai Rp5,7 triliun.
Anggota Komisi X DPR RI, La Tinro La Tunrung, menyoroti masih adanya lima provinsi di Indonesia, termasuk Papua, yang belum memiliki museum. Padahal, wilayah tersebut memiliki kekayaan budaya dan situs bersejarah yang layak mendapat perhatian serius pemerintah.
“Data yang kami terima, museum di Indonesia ada sekitar 440, dimana 262 dikelola pemerintah dan sebagian besar berada di Jawa. Namun, hingga kini masih ada lima provinsi, salah satunya Papua, yang sama sekali belum memiliki museum. Padahal, disana banyak sekali situs budaya yang harus dilestarikan. Papua harus menjadi prioritas,” tegas La Tinro dalam rapat tersebut, Rabu (27/8/2025).
Menurutnya, keberadaan museum tidak hanya penting untuk menjaga warisan budaya, tetapi juga dapat menjadi sarana pendidikan generasi muda sekaligus destinasi wisata yang berkontribusi pada perekonomian daerah.
La Tinro juga menyoroti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) kebudayaan. Ia mencontohkan di Sulawesi Selatan, jumlah juru pelihara hanya 230 orang untuk lebih dari 3.000 situs budaya.
“Satu orang juru pelihara harus menangani belasan bahkan puluhan situs sekaligus. Bagaimana mereka bisa maksimal kalau jumlahnya sangat terbatas? Harus ada rekrutmen dan pelatihan lebih banyak tenaga ahli kebudayaan ke depan,” ujarnya.
Terkait anggaran, La Tinro menilai tambahan Rp4,28 triliun untuk sektor kebudayaan masih belum cukup. Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, alokasi anggaran Indonesia untuk kebudayaan masih relatif kecil.
“Tambahan Rp4,2 triliun menurut saya masih kurang, apalagi jika melihat negara-negara tetangga yang anggarannya jauh lebih besar. Namun mudah-mudahan permintaan ini bisa direalisasikan, agar penguatan kebudayaan di Indonesia benar-benar berjalan,” pungkasnya.
