Anggota Komisi VIII DPR RI, Alimudin Kolatlena, menyatakan dukungan penuh terhadap arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang harus efisien, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, visi Presiden mencerminkan komitmen kuat menjadikan APBN sebagai instrumen strategis, bukan hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga mendorong pemerataan kesejahteraan dan pertumbuhan berkelanjutan. Alimudin menegaskan Fraksi Gerindra di DPR siap mengawal pengelolaan APBN yang bertanggung jawab.
“Pernyataan Presiden adalah pengingat bahwa APBN 2026 adalah amanah rakyat. Tidak boleh ada ruang penyalahgunaan atau pemborosan. Komisi VIII akan memastikan alokasi anggaran, terutama untuk bansos, pendidikan, dan kesehatan, benar-benar memberi dampak nyata,” ujarnya di Jakarta, Selasa (19/8/2025).
Ia menekankan efisiensi belanja negara harus menjadi prioritas utama, bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah menciptakan lapangan kerja, memperkuat daya beli, dan meningkatkan pelayanan publik.
“Kami akan mendorong kementerian dan lembaga mengevaluasi belanja tidak efisien, agar anggaran dialihkan ke sektor strategis,” tegasnya.
Alimudin juga mengapresiasi penekanan Presiden pada subsidi energi dan bantuan sosial (bansos) berbasis data tunggal sosial ekonomi nasional. Menurutnya, pendekatan ini krusial agar bantuan tepat sasaran.
“Dengan data tunggal, kebocoran bisa diminimalisir dan bansos benar-benar menjadi jaring pengaman sosial yang efektif,” katanya.
Sebagai anggota Komisi VIII, ia berkomitmen mengawasi ketat implementasi kebijakan tersebut, termasuk digitalisasi sistem penyaluran bansos agar distribusi lebih cepat dan akurat.
Selain itu, ia menilai arahan Presiden untuk mengoptimalkan peran BUMN (Danantara) serta melibatkan swasta nasional dan global dalam pembiayaan pembangunan merupakan visi progresif.
“Kolaborasi pemerintah, BUMN, dan swasta akan menciptakan efek berganda bagi ekonomi. BUMN menjadi motor penggerak, sementara swasta membawa inovasi dan efisiensi,” jelasnya.
Alimudin juga menyambut baik desain belanja negara yang terintegrasi dengan transfer ke daerah. Menurutnya, selama ini transfer sering tidak optimal akibat kurang koordinasi.
“Kami juga mendorong daerah meningkatkan kapasitas fiskalnya agar tidak hanya bergantung pada transfer pusat,” pungkasnya.
