Jakarta, Gerindra.id— Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam Rapat Dengar Pendapat bersama KemenPANRB, BPK, LAN, ANRI, ORI, OIKN, KPU, Bawaslu, dan Ombudsman, Kamis (4/9/2025). Ia menekankan pentingnya penataan ulang program lintas lembaga, penguatan tata kelola ASN, hingga dorongan bagi ANRI dan BKN untuk menjadi motor transformasi digital nasional.
Azis mengingatkan agar lembaga negara tidak sekadar menempelkan label “program prioritas presiden” di setiap kegiatan. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi menimbulkan kesan tumpang tindih dan mengada-ada di mata publik.
“Kalau semua lembaga menggunakan judul yang sama, misalnya ‘koperasi merah putih’, publik bisa menganggap kita tidak serius. Harus ada pembagian prioritas yang jelas antar lembaga,” tegasnya.
Selain itu, Azis menyoroti kebutuhan anggaran KemenPANRB untuk pembinaan profesi dan tata kelola ASN. Menurutnya, kekurangan anggaran yang mencapai Rp11 miliar harus segera dicarikan solusi karena menyangkut kualitas manajemen birokrasi.
“Tata kelola ASN bukan hanya urusan KemenPANRB, melainkan menyangkut fondasi birokrasi negara. Kekurangan anggaran di sektor ini jangan dianggap sepele,” ujar legislator dapil Jawa Tengah VI itu .
Dalam rapat tersebut, Azis juga memberikan perhatian khusus pada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Ia menolak anggapan bahwa arsip hanya menyimpan masa lalu. Sebaliknya, ANRI menurutnya harus berperan aktif dalam mendukung transformasi digital dan meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Arsip itu juga masa depan. Kalau Google saja bisa membangun sistem dari digitalisasi arsip analog, masa ANRI tidak bisa? Harus ada program konkret untuk memperkuat transformasi digital,” ujarnya.
Tidak kalah penting, Azis mengingatkan soal ketergantungan Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada lisensi pihak ketiga dari luar negeri untuk sistem keamanan jaringan dan data center. Ia menilai praktik sewa lisensi tahunan ini berpotensi membahayakan keberlangsungan sistem birokrasi nasional.
“Kalau lisensi tidak diperpanjang, data ASN bisa hilang dan sistem lumpuh. Ini darurat, harus ada langkah konkret agar kita tidak terus bergantung pada pihak asing,” tandasnya.
Azis menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa transformasi digital di birokrasi adalah kebutuhan mendesak. Ia meminta lembaga terkait segera merumuskan langkah nyata agar modernisasi tata kelola pemerintahan dapat berjalan efektif, efisien, dan aman bagi kepentingan nasional.
