Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) memperkuat sistem pengamanan Presiden Prabowo Subianto, baik dari aspek keamanan fisik maupun perlindungan informasi strategis. Langkah tersebut dinilai penting menyusul mencuatnya dugaan penyadapan terhadap Presiden yang berpotensi mengancam keamanan negara dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan.

“Dua tahun pemerintahan ini kita tidak boleh anggap remeh persoalan penyadapan itu seorang Presiden bisa disadap. Saya ingin ke depan Kementerian Sekretariat Negara memastikan hal ini tidak boleh terulang lagi dengan segala cara,” tegas Sugiat dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Wakil Menteri Sekretariat Negara Juri Ardiantoro di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan, dugaan penyadapan tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa, terlebih jika berlangsung dalam waktu panjang dan berpotensi membuka informasi terkait kebijakan strategis Presiden. Karena itu, ia meminta Kemensetneg memastikan seluruh area dan fasilitas Istana Kepresidenan terlindungi dari potensi penyusupan maupun aktivitas penyadapan.

Menurut Sugiat, pengamanan tidak cukup hanya melalui pemeriksaan fisik ruangan dan fasilitas Istana, tetapi juga harus didukung teknologi untuk mendeteksi potensi penyadapan jarak jauh. Dengan demikian, keamanan komunikasi dan informasi Presiden dapat terjaga secara optimal.

“Kami mendukung Kementerian Sekretariat Negara untuk memastikan keamanan secara fisik Presiden, keamanan informasi Presiden itu terjaga dan betul-betul steril. Saya berharap dalam usulan-usulan program ke depan, hal ini menjadi prioritas. Kalau dalam kaitan anggaran, sekali lagi, Komisi XIII pasti mendukung,” ujarnya.

Selain penguatan sistem pengamanan, Sugiat juga mendorong Kemensetneg mengevaluasi kebijakan strategis yang telah diterbitkan selama dua tahun pemerintahan. Evaluasi diperlukan untuk memastikan tidak ada infiltrasi atau penyusupan kepentingan tertentu yang mempengaruhi substansi kebijakan Presiden Prabowo.

Ia menilai, informasi yang diperoleh melalui dugaan penyadapan berpotensi disalahgunakan untuk melemahkan, bahkan menyabotase, kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, evaluasi perlu mencakup berbagai produk kebijakan, mulai dari undang-undang, peraturan presiden, hingga keputusan menteri.

Sugiat turut mengingatkan potensi pengaruh kelompok oligarki dalam proses pengambilan kebijakan. Menurutnya, pemerintah harus memastikan setiap kebijakan nasional tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas sesuai dengan semangat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945.

“Karena kasus penyadapan ini terbongkar selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden, kebijakan-kebijakan ini perlu disisir kembali. Apakah ada kebijakan yang telah terkena sabotase atau penyusupan secara halus sehingga menguntungkan kepentingan kelompok tertentu,” pungkasnya.

Facebook
Twitter
WhatsApp
X
Telegram
Facebook
Twitter
WhatsApp