Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi usul inisiatif Baleg DPR RI.

Persetujuan tersebut disampaikan dalam rapat Baleg DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2026). Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, meminta persetujuan anggota atas hasil penyusunan kedua RUU tersebut untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan perundang-undangan. Seluruh anggota yang hadir menyatakan setuju.

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Provinsi NTB dan NTT, Sturman Panjaitan, menjelaskan bahwa kedua RUU tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Perubahan Keempat Tahun 2026.

Sturman menyampaikan, Panja telah melakukan pembahasan intensif dengan melibatkan sejumlah pihak melalui rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pariwisata, serta Gubernur NTB dan NTT pada 16 November 2026. Pembahasan dilanjutkan melalui rapat Panja pada 17 November 2026.

Dari rangkaian pembahasan tersebut, Panja menyepakati perubahan secara terbatas dengan fokus memperkuat potensi daerah, terutama sektor pariwisata. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sekaligus kesejahteraan masyarakat.

Adapun materi perubahan mencakup penyesuaian karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, karakteristik kultural, serta penguatan instrumen pendanaan pembangunan daerah.

Dalam rancangan tersebut, pemerintah daerah NTB dan NTT diarahkan memiliki ruang untuk menerbitkan obligasi daerah, memungut kontribusi dari wisatawan asing bagi perlindungan kebudayaan dan lingkungan alam, serta menerima bantuan non pemerintah, dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan kontribusi sah lainnya. Pemerintah daerah juga dapat menerbitkan instrumen pendanaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Anggota Baleg DPR RI, Melly Goeslaw, menilai pengaturan tersebut penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dengan tetap mempertimbangkan karakteristik dan budaya masing-masing wilayah.

“RUU tersebut merupakan upaya untuk memperkuat fiskal daerah dengan mempertimbangkan karakteristik dan budaya dari masing-masing wilayah. Materi pendanaan pembangunan perlu dipertimbangkan secara cermat dan selaras sehingga dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah tanpa menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara masyarakat dan dunia usaha,” ujar Melly.

Facebook
Twitter
WhatsApp
X
Telegram
Facebook
Twitter
WhatsApp