Anggota Komisi XIII DPR RI, Anwar Sadad, mendorong Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) segera menuntaskan revisi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat. Revisi tersebut dinilai penting untuk memastikan pemulihan dan pemenuhan hak korban pelanggaran HAM berat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Anwar dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM Natalius Pigai serta rapat dengar pendapat (RDP) dengan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
“Bagaimana kita mau menentukan jenis pemulihannya, misalnya, kalau kita tidak punya datanya. Ini yang membuat Inpres itu akhirnya tidak executable. Menurut saya, Pak Menteri harus bisa menjelaskan kepada kami kapan selesainya revisi ini,” tegas Anwar.
Legislator Fraksi Partai Gerindra itu menilai, salah satu kendala pelaksanaan Inpres tersebut adalah ketidaksesuaian nomenklatur serta belum lengkapnya data korban, termasuk identitas dan alamat (name and address). Kondisi ini menyulitkan pemerintah dalam menentukan bentuk dan skema pemulihan yang tepat bagi para korban.
Karena itu, Anwar meminta Kementerian HAM memberikan penjelasan konkret mengenai perkembangan dan target penyelesaian revisi Inpres. Ia menilai, persoalan tersebut perlu segera dituntaskan melalui koordinasi internal pemerintah, termasuk dengan kementerian koordinator terkait.
Selain itu, Anwar menekankan pentingnya sinkronisasi program antara Kementerian HAM, LPSK, dan Komnas HAM. Menurutnya, masing-masing lembaga memiliki program perlindungan dan pemenuhan hak korban yang harus diselaraskan melalui aturan serta mekanisme koordinasi yang jelas.
“Ini tidak bisa berjalan tanpa ada satu aturan yang tegas. Saya ingin ada ketegasan dalam hal ini, sehingga pemenuhan hak korban pelanggaran HAM benar-benar bisa teratasi dengan baik,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut, Anwar juga menyoroti kesenjangan nilai restitusi yang dihitung LPSK dengan nilai yang tercantum dalam tuntutan di pengadilan. Ia menyebut perhitungan restitusi oleh LPSK mencapai sekitar Rp10 triliun, sementara nilai dalam tuntutan pengadilan hanya sekitar Rp13 miliar.
Menurutnya, perbedaan tersebut perlu ditelusuri, baik dari sisi metode penghitungan maupun koordinasi antara LPSK dan aparat penegak hukum (APH), khususnya pihak yang menangani penuntutan. Sinkronisasi diperlukan agar penghitungan kerugian dan pemenuhan hak korban dapat terintegrasi dalam proses penegakan hukum.
“Ini perlu koordinasi juga, agar jangan sampai kita menghitung begitu besar, ternyata faktanya begitu kecil. Ini problem legislasi kita juga yang menurut saya harus diselesaikan dengan baik antara LPSK dengan yang lain,” pungkas Anwar.