Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK) dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Pembentukan dewan ini menandai perluasan fokus kebijakan pemerintah, dari sekadar memperluas akses layanan keuangan menjadi upaya meningkatkan kesejahteraan keuangan keluarga Indonesia.
Peresmian ditandai dengan penekanan tombol sirine oleh Presiden Prabowo, didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti.
“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Kamis, 22 Oktober 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan,” ujar Presiden.
Dalam laporannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa perubahan dari Dewan Nasional Keuangan Inklusif menjadi DNKK didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2026. Perubahan tersebut memperluas orientasi kebijakan agar tidak hanya berfokus pada kepemilikan rekening dan akses layanan keuangan, tetapi juga pada kondisi keuangan serta kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.
“Kalau Dewan Nasional Keuangan Inklusif hanya inclusivity, Pak, hanya keterlibatan masyarakat mempunyai rekening. Tetapi Bapak Presiden sudah merubah orientasinya menjadi kesejahteraan keuangan keluarga, Pak,” kata Airlangga.
Menurut Airlangga, keluarga menjadi sasaran penting kebijakan karena merupakan unit ekonomi terkecil dalam masyarakat. Oleh sebab itu, keberhasilan kebijakan keuangan perlu dilihat dari manfaat nyata yang dirasakan setiap rumah tangga.
“Jadi kalau kita bicara ekonomi makro, yang diluncurkan Pak Presiden di sini adalah keluarga per keluarga. Ekonomi terkecil di masyarakat kita adalah ekonomi keluarga,” ucapnya.
Airlangga juga melaporkan bahwa berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK 2026, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 93,61 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan berada di angka 69,57 persen. Data tersebut menunjukkan pentingnya meningkatkan pemahaman masyarakat agar akses terhadap layanan keuangan dapat dimanfaatkan secara optimal.
Dalam struktur kelembagaan DNKK, Presiden Prabowo bertindak sebagai ketua dewan, sementara Menko Perekonomian menjalankan tugas sebagai ketua harian. Dewan ini turut melibatkan OJK, Bank Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan untuk memperkuat koordinasi kebijakan di tingkat nasional maupun daerah.
Pelaksanaan kebijakan DNKK akan diarahkan pada tiga aspek utama, yakni financial wellness atau kondisi keuangan yang sehat, financial resilience atau kemampuan menghadapi guncangan keuangan, serta financial security atau rasa aman dalam mengelola keuangan.
Pemerintah juga telah menyiapkan strategi nasional kesejahteraan keuangan keluarga. Di tingkat daerah, upaya tersebut akan diperkuat melalui peningkatan literasi keuangan dan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Melalui pembentukan DNKK, pemerintah mendorong agar kebijakan keuangan tidak berhenti pada peningkatan akses layanan, tetapi juga membantu keluarga mengelola keuangan dengan lebih baik, menghadapi risiko ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
