Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari daerah. Pembiayaan tersebut diarahkan kepada petani, nelayan, masyarakat pedesaan, warga di daerah terpencil dan tertinggal, serta kelompok berpenghasilan rendah di perkotaan.
“Di tahun yang akan datang, rencana kita, sasaran kita insyaallah terwujud, saya ingin menyalurkan Rp400 triliun kepada para petani, nelayan, dan mereka-mereka yang berada di pedesaan, dan di daerah-daerah terpencil, dan daerah-daerah yang tertinggal, juga di daerah-daerah perkotaan yang mereka yang berpenghasilan rendah,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Presiden Prabowo mengapresiasi penyaluran kredit yang telah mencapai sekitar Rp53 triliun dengan penerima manfaat sekitar dua juta warga. Ia menegaskan bahwa jangkauan pembiayaan perlu terus diperluas agar semakin banyak masyarakat memperoleh akses permodalan untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan taraf hidup.
“Kita akan fokus sekarang untuk menggerakkan ekonomi. Tidak hanya di atas, kita mau menggerakkan ekonomi dari bawah, dari daerah-daerah. Dan semua daerah akan kita bangun,” kata Presiden.
Kepala Negara menekankan bahwa kekuatan ekonomi nasional harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat pertumbuhan ekonomi, menurutnya, harus menjangkau petani, nelayan, pedagang pasar, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga keluarga yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup.
“Kekuatan ekonomi bangsa yang sesungguhnya harus dirasakan oleh rakyat secara nyata, oleh petani di desa-desa, oleh nelayan di pesisir, oleh pedagang di pasar-pasar, oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, oleh ibu-ibu yang berjuang membantu ekonomi keluarganya,” ucapnya.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa kesejahteraan harus tercermin dalam peningkatan penghasilan riil dan daya beli masyarakat. Karena itu, kebijakan ekonomi harus diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi setiap keluarga, bukan sekadar menjadi target atau slogan.
“Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat. Bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata,” tegas Presiden.
Untuk mendukung tujuan tersebut, Presiden mengingatkan pentingnya peran pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga serta mengelola kekayaan alam Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam, menurutnya, harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
“Sumber alam Indonesia harus dijaga, harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita,” tuturnya.
Presiden Prabowo turut mengingatkan para kepala daerah bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama dalam menjalankan pemerintahan. Seluruh potensi bangsa, katanya, harus dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut.
“Seluruh potensi kita adalah untuk memperkuat tujuan kita, rakyat kita sejahtera. Saya mau jadi presiden untuk lihat rakyat saya sejahtera,” tandas Presiden Prabowo.
Melalui target penyaluran kredit rakyat hingga Rp400 triliun pada 2027, pemerintah mendorong perluasan akses pembiayaan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Upaya ini diharapkan dapat membuka peluang usaha, memperkuat ekonomi keluarga, dan mendorong aktivitas ekonomi daerah agar manfaat pembangunan semakin dirasakan oleh masyarakat luas.
