Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan TPAKD dinilai menjadi langkah penting untuk memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mendorong pemerataan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Apresiasi tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, kegiatan ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat inklusi keuangan nasional.
Dalam laporannya kepada Presiden, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa TPAKD berperan mendukung Asta Cita, terutama dalam pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Ia menjelaskan, perkembangan literasi dan inklusi keuangan nasional terus dipantau melalui survei tahunan yang diselenggarakan OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Berdasarkan laporan tersebut, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Capaian inklusi keuangan itu juga disebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” katanya.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menilai terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir 2024 merupakan pencapaian kelembagaan yang patut diapresiasi. Menurutnya, sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan sangat penting untuk memastikan masyarakat di berbagai wilayah memperoleh akses terhadap layanan keuangan.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Presiden.
Kepala Negara juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun serta memperkuat kelembagaan TPAKD di Indonesia.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
Presiden Prabowo turut menyoroti kehadiran perwakilan penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat dalam kegiatan tersebut. Mereka berasal dari beragam sektor, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri.
“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Presiden.
Kehadiran para penerima manfaat tersebut mencerminkan pentingnya akses keuangan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil dan kelompok produktif di daerah. Melalui penguatan TPAKD, kolaborasi pemerintah dan lembaga keuangan diharapkan semakin efektif dalam memperluas akses layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan.
Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Pemerintah berharap penguatan akses keuangan dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan usaha, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
