Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk membenahi badan usaha milik negara (BUMN) melalui efisiensi, konsolidasi, dan penutupan perusahaan yang tidak produktif. Langkah ini bertujuan memastikan pengelolaan aset negara berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Dari 1.000 BUMN, 1.074, kita sudah konsolidasi, sudah tutup, sudah streamlining. Kita sudah kurang lebih 360, 364 ya, sampai tadi malam. Sampai Desember yang akan datang, sasaran kita 700 akan kita tutup. Yang tidak efisien, yang merugi, yang selama ini buat laporan keuangan palsu, kita tutup. Konsentrasi kepada BUMN yang menghasilkan untuk rakyat,” ujar Presiden Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kepala Negara menegaskan, pembenahan tersebut merupakan bagian dari upaya mengembalikan pengelolaan perekonomian nasional sesuai amanat Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, perbaikan tata kelola ekonomi membutuhkan proses dan konsistensi, tetapi hasilnya mulai terlihat melalui berbagai langkah yang dilakukan pemerintah selama dua tahun terakhir.
“Sekian puluh tahun kekayaan kita bocor, luar biasa. Tapi kita sekarang berani. Kita ubah, kita kembali ke pasal 33 dan 34 Undang-Undang 1945. Pengalihan ini, perbaikan ini tidak bisa seketika,” ungkap Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah mengambil langkah tegas terhadap BUMN yang terus merugi, sekaligus mendorong perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan mencapai keuntungan. Ia menyebut sejumlah BUMN berhasil mencatat peningkatan keuntungan hingga 200 persen, 300 persen, bahkan 900 persen setelah dilakukan perbaikan pengelolaan.
“Tapi kita sudah buktikan dalam 2 tahun kita bekerja, sudah kita buktikan. BUMN-BUMN yang rugi terus, kita tutup. Yang tadinya tidak bisa untung, sekarang sudah untung. Ada yang untung 900 persen, ada yang 200 persen, ada yang 300 persen. Kita bertekad sekarang untuk efisiensi,” tegasnya.
Selain pembenahan BUMN, Kepala Negara menekankan pentingnya ketegasan pemerintah dalam menindak pelanggaran oleh perusahaan pemegang konsesi, khususnya yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menyoroti dugaan pelanggaran berulang oleh sejumlah perusahaan dan meminta agar izin usaha dicabut apabila pelanggaran terbukti.
“Kebakaran hutan, ternyata ada indikasi-indikasi banyak perusahaan asing yang ikut harus bertanggung jawab. Dikasih konsesi, sudah belasan tahun ada yang melanggar, 3 kali, 4 kali. Melanggar 3 kali, 4 kali, ada yang belasan kali, ada yang 19 kali melanggar. Ini menurut saya udah gak usah lagi lah kalau 2 kali melanggar cabut aja,” imbuh Kepala Negara.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang berpotensi mengelola perkebunan dan berbagai usaha berbasis sumber daya alam secara mandiri. Karena itu, pemerintah daerah dan perguruan tinggi didorong untuk mengidentifikasi serta mempersiapkan generasi muda yang kompeten agar mampu mengambil peran strategis dalam pengelolaan kekayaan nasional.
“Nanti daerah-daerah, fakultas-fakultas, cari anak-anak muda yang bagus-bagus. Masa orang Indonesia nggak bisa mengelola perkebunan-perkebunan itu. Mungkin lebih baik kita kelola daripada mereka karena kita cinta tanah air kita. Edukasi penting. Para gubernur, para bupati, edukasi. Harus kita ajarkan rakyat kita,” pungkas Kepala Negara.
Melalui langkah pembenahan BUMN, penegakan aturan terhadap pemegang konsesi, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemerintah berupaya memastikan pengelolaan kekayaan nasional berlangsung lebih efisien, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
