Anggota Komisi IV DPR RI, Darori Wonodipuro, mendorong transformasi sektor perkaretan nasional dari hulu hingga hilir. Menurutnya, karet tidak boleh hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi harus diolah menjadi berbagai produk industri agar menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Darori mengatakan, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia. Namun, sektor tersebut masih banyak ditopang perkebunan rakyat yang menjadi sumber penghidupan jutaan keluarga petani.
“Karet ini sebagai dasar pembuatan furnitur, namun kenyataannya banyak perkebunan karet yang masuk kawasan hutan sehingga sering menimbulkan polemik. Masalahnya, banyak masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya di sana. Sehingga nanti akan kita atur dulu permasalahannya dan dibahas bersama kementerian terkait,” tutur Darori dalam rapat Komisi IV DPR RI dengan APKRAINDO di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Ia menambahkan, Komisi IV DPR RI menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk membangkitkan kembali sektor perkaretan nasional. Salah satunya dengan mendorong agar komoditas karet dapat masuk dalam skema Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
“Sekarang dana karet itu masuk enggak dalam peraturan undang-undang? Apabila tidak, kami akan segera merekomendasikan bersama kementerian yang ada. Sebab, apabila tidak ada pengelolaan karet, akan sulit mencapai kemakmuran,” ujar Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.
Menurut Darori, penguatan industri karet harus dimulai dari pembenahan di tingkat hulu, terutama peningkatan kualitas hasil produksi petani. Karet berkualitas akan memiliki nilai jual lebih tinggi, sekaligus memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan daya saing industri karet Indonesia di pasar global.
Ia berharap pengembangan industri dari hulu hingga hilir dapat mendorong karet tidak sekadar menjadi komoditas ekspor, tetapi juga menjadi bahan baku berbagai produk manufaktur bernilai tambah di dalam negeri.
