Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman

Komisi III DPR RI mendorong pembentukan dua badan khusus dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Kedua badan tersebut meliputi badan pengelola dan badan pengawas aset. Pembentukan keduanya dinilai penting untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengelolaan aset hasil perampasan sekaligus mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menjelaskan badan pengelola aset perlu dibentuk secara terpisah dari lembaga penegak hukum. Pemisahan fungsi tersebut diperlukan agar aparat yang melakukan penindakan tidak sekaligus memiliki kewenangan mengelola aset yang dirampas.

“Badan pengelola perampasan aset ini kita dorong menjadi sebuah badan tersendiri yang berbeda dengan penegak hukumnya. Kenapa? Jangan sampai ada penegak hukum yang sekadar menargetkan sebanyak mungkin merampas aset, karena dia yang akan mengelolanya. Jadi ada conflict of interest,” ujar Habiburokhman dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).

Pejuang Politik Gerindra itu menyampaikan, pemisahan fungsi tersebut juga menjadi salah satu aspek yang dipelajari Panitia Kerja (Panja) melalui perbandingan dengan praktik di sejumlah negara, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Dengan adanya badan pengelola tersendiri, fungsi penegakan hukum dan pengelolaan aset dapat dijalankan secara terpisah.

Selain badan pengelola, Habiburokhman menekankan pentingnya pembentukan badan pengawas yang independen. Menurutnya, keberadaan badan tersebut diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan perampasan aset, baik sebagai alat untuk menekan pihak di luar kekuasaan maupun sarana pemerasan oleh aparat penegak hukum.

“Jangan sampai undang-undang perampasan aset menjadikan alat oleh mereka yang berkuasa untuk menindas pihak di luar kekuasaan, dan jangan sampai undang-undang ini menjadikan alat pemerasan oleh aparat penegak hukum. Karena itu harus ada badan pengawas yang berdiri sendiri,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, wartawan turut mempertanyakan independensi badan pengawas apabila mekanisme pengangkatannya melibatkan Presiden dan DPR. Hal ini berkaitan dengan potensi kompromi politik yang dikhawatirkan dapat memengaruhi independensi lembaga tersebut.

Menanggapi pertanyaan itu, Habiburokhman menyebut pelibatan unsur eksekutif dan legislatif dalam mekanisme pembentukan lembaga negara bukan hal baru. Ia mencontohkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Komisi Yudisial (KY) yang juga melibatkan kedua institusi dalam mekanisme kelembagaannya.

“Kayak KPK, kayak KY, itu kan semua begitu (ada mekanisme pelibatan) antara eksekutif dan legislatif, itu kita saling mengontrol,” ungkapnya.

Menurut Habiburokhman, keterlibatan eksekutif dan legislatif tersebut merupakan bagian dari mekanisme saling mengontrol. Dengan demikian, pembentukan badan pengelola dan badan pengawas diharapkan dapat memperkuat tata kelola perampasan aset, mulai dari pengelolaan hasil perampasan hingga pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangannya.

Melalui pengaturan kedua badan tersebut, DPR berupaya memastikan perampasan aset tidak hanya efektif dalam mendukung pemberantasan tindak pidana, tetapi juga dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tidak membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Facebook
Twitter
WhatsApp
X
Telegram
Facebook
Twitter
WhatsApp