Komisi XII DPR RI memastikan produksi bahan bakar nabati B50 di Kilang Pertamina Plaju, Sumatera Selatan, berjalan optimal. Di sisi lain, Komisi XII meminta persoalan distribusi BBM bersubsidi dan pasokan listrik di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) segera ditangani.
Anggota Komisi XII DPR RI, Ramson Siagian, mengatakan hal tersebut menjadi perhatian Komisi XII saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke sejumlah fasilitas energi di Sumatera Selatan. Selain meninjau kondisi kilang, rombongan juga melihat perkembangan produksi B50 sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.
“Untuk B50, prosesnya berjalan dengan baik dan hasilnya optimal. Produk-produk lain juga berjalan dengan baik. Jadi target untuk B50 dari Pertamina Kilang Plaju itu semua berjalan dengan baik,” ujar Ramson usai memimpin kunjungan kerja di Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (4/9/2026).
Menurut Ramson, kinerja Kilang Pertamina Plaju perlu terus dipertahankan karena produksi energi Sumbagsel tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan daerah, tetapi juga mendukung kebutuhan energi nasional.
Namun, Komisi XII masih menemukan persoalan distribusi BBM, khususnya solar bersubsidi. Ramson menyebut antrean panjang masih terjadi di sejumlah jalur Trans Sumatera sehingga perlu segera ditangani untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat dan pelaku usaha.
Legislator Gerindra itu menilai kenaikan harga BBM nonsubsidi berpotensi mendorong peralihan konsumsi ke BBM bersubsidi sehingga meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan solar subsidi.
“Pada saat harga nonsubsidi meningkat mungkin ada switch dari menggunakan BBM nonsubsidi ke subsidi. Ini sehingga kadang-kadang ada kelangkaan untuk solar bersubsidi. Itu sudah kita minta segera diselesaikan dengan baik,” katanya.
Selain BBM, Komisi XII menyoroti kondisi kelistrikan di Sumbagsel. Ramson mengatakan pasokan listrik di Sumatera Selatan relatif baik, tetapi PLN tetap didorong memperkuat pasokan untuk wilayah lain di kawasan Sumbagsel.
“Jadi, kita ingin pertama sebagai lumbung energi agar pengadaan energi untuk Sumbagsel, yaitu BBM baik bersubsidi-non subsidi dan juga listrik, distribusi listrik agar berjalan dengan baik,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi XII juga membahas persoalan lingkungan yang dihadapi PT Bukit Asam Tbk dengan menghadirkan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup. Ramson mengatakan, Ditjen Gakkum telah menyampaikan sejumlah catatan yang kemudian disepakati untuk ditindaklanjuti oleh Bukit Asam.
“Sudah ada kesepakatan dari Bukit Asam untuk menjalankan catatan-catatan dari Dirjen Gakkum,” ucapnya.
Ramson menegaskan penguatan sektor energi di Sumbagsel harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari produksi, distribusi, hingga aspek lingkungan. Posisi Sumbagsel sebagai salah satu lumbung energi nasional, menurutnya, harus diikuti pengelolaan yang mampu menjamin kebutuhan energi masyarakat sekaligus mendukung kepentingan nasional.
Terkait B50, Ramson juga mengingatkan agar keberhasilan produksi di Kilang Pertamina Plaju diikuti oleh kilang-kilang Pertamina lainnya di Indonesia.
“Untuk Pertamina Plaju kita melihat tadi sudah berjalan dengan baik. Tapi kan bukan hanya Pertamina Kilang Plaju yang memproduksi B50, juga kilang-kilang lain yang ada milik Pertamina atau yang di Indonesia,” tuturnya.
Berbagai catatan hasil kunjungan tersebut selanjutnya akan dirumuskan bersama tim ahli Komisi XII, Pertamina, PLN, dan Bukit Asam. Hasilnya akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dengan direksi perusahaan dan kementerian terkait, termasuk Kementerian ESDM.
