Komisi VI DPR RI mendesak Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengevaluasi skema alokasi Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjamin pasokan gas sekaligus menjaga keandalan listrik bagi kawasan industri strategis dan pusat data (data center) di Batam, Kepulauan Riau.
Desakan itu disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, ke Badan Pengusahaan (BP) Batam, Jumat (4/9/2026). Kunjungan dilakukan untuk meninjau kesiapan infrastruktur pendukung industri, terutama pasokan listrik dan air baku, di tengah meningkatnya investasi berskala global.
Anggota Komisi VI DPR RI, Khilmi, menekankan pentingnya keadilan dalam penetapan harga gas bagi penyedia listrik kawasan industri seperti PLN Batam. Ia mendorong agar PLN Batam memperoleh alokasi HGBT dengan harga sekitar 6 dolar AS per MMBTU.
Menurut Khilmi, gas bumi merupakan energi bernilai tinggi yang seharusnya mampu memberikan dampak ekonomi lebih luas bagi Batam. Karena itu, pemanfaatan gas perlu mempertimbangkan nilai tambah dan efek berganda bagi pertumbuhan industri.
“Gas ini energi bernilai tinggi yang bisa menghidupi serta menumbuhkan industri-industri lain di Kepulauan Batam. Kalau PLN Batam tidak didukung dengan harga gas 6 dolar AS, mereka tidak akan mampu memasok listrik sesuai ekspektasi pertumbuhan industri. Harus dibedakan mana gas yang sekadar dibakar habis dan mana gas yang menciptakan multiplier effect bagi kawasan,” tegas Khilmi.
Sementara itu, Andre Rosiade menegaskan Komisi VI siap mengambil langkah lintas sektoral untuk mengatasi persoalan pasokan gas yang diperkirakan berkurang hingga akhir tahun. DPR, kata dia, akan mengawal ketersediaan energi yang terjangkau agar daya saing Batam tetap terjaga dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.
“Kita melihat kesiapan BP Batam maupun PLN Batam untuk menyediakan lahan dan listrik. PR utama kita di Komisi VI adalah mendukung penuh agar PLN Batam mendapatkan ketersediaan gas yang cukup dan murah. Jika diperlukan, kami akan segera berdiskusi dengan Komisi XII DPR RI untuk menggelar rapat gabungan atas izin pimpinan DPR guna menuntaskan masalah pasokan gas ini,” kata Andre.
Berdasarkan paparan BP Batam dan PLN Batam, kawasan industri Batam, khususnya Nongsa, tengah dikembangkan sebagai hub data center dan teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) di ASEAN. Kebutuhan listrik untuk fasilitas hyperscale diperkirakan meningkat tajam hingga mencapai ribuan megawatt dalam beberapa tahun mendatang.
Komisi VI menilai kepastian pasokan gas dan transisi menuju Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi faktor penting untuk menjaga keberlanjutan investasi. Tanpa dukungan energi yang memadai, krisis pasokan dikhawatirkan menghambat pertumbuhan industri dan investasi nasional di Batam.
