Anggota Komisi VI DPR RI sekaligus Kapoksi Fraksi Partai Gerindra, Khilmi, menegaskan komitmen DPR RI bersama pemerintah untuk memperkuat industri perkapalan nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian maritim Indonesia. Salah satu langkah yang didorong adalah memprioritaskan pengadaan armada maritim dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari industri dalam negeri.
Hal itu disampaikan Khilmi saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, pemerintah tengah memperkuat peran PT PAL Indonesia sebagai induk holding BUMN sektor perkapalan agar mampu menjadi pusat pengembangan industri galangan kapal nasional.
“Di pemerintahan Prabowo-Gibran, fokusnya adalah memperkuat industri perkapalan dalam negeri. PT PAL dijadikan induk perusahaan perkapalan BUMN sehingga kebutuhan Kementerian Pertahanan semakin diarahkan kepada industri nasional,” ujar Khilmi.
Ia menilai penguatan PT PAL sangat penting mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan armada laut yang kuat, baik untuk mendukung pertahanan, konektivitas antar pulau, maupun aktivitas ekonomi.
Untuk memperkuat kapasitas tersebut, Komisi VI DPR RI juga mendukung rencana penggabungan PT PAL dengan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari. Konsolidasi ini dinilai akan meningkatkan efisiensi, memperkuat rantai produksi, serta meningkatkan daya saing industri galangan kapal nasional.
“PT PAL harus terus dibesarkan karena Indonesia adalah negara maritim yang membutuhkan banyak armada kapal. Karena itu, kami mendukung penggabungan PT PAL dengan Kodja Bahari agar industri perkapalan nasional semakin kuat,” tegas Legislator Dapil Jawa Timur X tersebut.
Khilmi mengakui, pada masa lalu pengembangan industri perkapalan nasional terkendala keterbatasan anggaran dan tingginya ketergantungan terhadap pengadaan kapal dari luar negeri. Namun, menurutnya, pemerintah saat ini mulai memberikan prioritas lebih besar kepada penggunaan produk dalam negeri, termasuk untuk pembangunan kapal perang dan alutsista.
Komisi VI DPR RI, lanjutnya, mendukung penuh langkah tersebut agar PT PAL semakin mampu memproduksi kapal berteknologi tinggi, seperti kapal selam dan kapal fregat, di dalam negeri.
“Pemerintah sekarang mendorong agar armada pertahanan laut diproduksi di dalam negeri. Kami mendukung penuh PT PAL untuk membangun kapal-kapal strategis, termasuk kapal selam dan kapal fregat, sehingga kemandirian industri pertahanan nasional semakin kuat,” jelasnya.
Khilmi juga optimistis terhadap prospek industri perkapalan nasional. Menurutnya, PT PAL menunjukkan perbaikan kinerja dalam beberapa tahun terakhir, baik dari sisi kesehatan keuangan maupun kemampuan produksi yang semakin didukung kolaborasi dengan BUMN lain dalam penyediaan komponen kapal.
“Kami optimistis PT PAL terus berkembang. Selain kondisi keuangannya semakin sehat, komponen-komponen strategis juga mulai diproduksi di dalam negeri melalui kerja sama dengan BUMN lain. Ini menjadi modal penting menuju industri maritim nasional yang mandiri dan berdaya saing,” pungkasnya.
