Anggota Komisi IV DPR RI, Melati, mendorong pemerintah melakukan kajian komprehensif terhadap kebijakan ekspor Benih Bening Lobster (BBL) guna meningkatkan kesejahteraan nelayan penangkap benih di daerah pesisir. Menurutnya, potensi ekonomi komoditas tersebut sangat besar sehingga kebijakan yang diambil harus tetap berpihak pada kepentingan nelayan lokal.
Hal itu disampaikan Melati saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Balai Perikanan Budidaya Laut Batam, Kepulauan Riau, Kamis (23/7/2026).
“Kita maunya mendorong bahwa benih bening lobster yang dulunya pernah diekspor, ini bisa kita dorong lagi untuk bisa dibuka ekspornya. Tapi ini kan masih menjadi satu kajian, apakah itu mungkin dibuka lagi ataukah memang sesuai dengan aturan yang ada saat ini,” ujar Melati.
Srikandi Fraksi Partai Gerindra tersebut menjelaskan bahwa pembukaan kembali ekspor BBL harus mempertimbangkan regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 5 Tahun 2026 yang mewajibkan pelaku usaha melakukan budidaya sebelum mengekspor lobster.
“Untuk budidaya ini memang menjadi satu keharusan ketika satu perusahaan atau usaha untuk mengekspor. Sesuai Permen KKP Nomor 5 Tahun 2026, untuk mengekspor ini harus di angka 50 gram ke atas lobsternya, atau bisa untuk dikonsumsi lintas daerah,” jelasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI meninjau langsung proses budidaya lobster, mulai dari penangkapan benih oleh nelayan hingga pembesaran lobster mencapai ukuran konsumsi. Menurut Melati, budidaya dalam negeri tidak hanya memberikan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mendukung penguatan ketahanan pangan nasional.
Meski demikian, ia mengingatkan agar arah kebijakan sektor perikanan tetap memperhatikan kesejahteraan nelayan kecil sebagai pelaku utama di hulu rantai pasok.
“Selain berbicara tentang ketahanan pangan, kita juga menyoroti bagaimana proses dari benih benih lobster ditangkap sehingga menjadi lobster yang siap disantap. Ke depan, fokus kita adalah bagaimana bisa mendorong kesejahteraan nelayan yang berprofesi sebagai penangkap benih bening lobster tersebut,” pungkas Melati.
Melati berharap hasil kajian pemerintah nantinya mampu menghadirkan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara keberlanjutan sumber daya lobster, pengembangan budidaya nasional, serta peningkatan kesejahteraan nelayan pesisir.
