Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu instrumen strategis pemerintah untuk memperkuat perekonomian rakyat dari tingkat desa sekaligus membangun sistem distribusi nasional yang lebih efisien. Melalui koperasi, pemerintah ingin memperkuat kendali atas rantai pasok kebutuhan pokok dari pusat hingga desa sehingga manfaat ekonomi dapat lebih banyak dirasakan oleh masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
“Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, sekarang pemerintah akan punya jalur, akan punya suatu pegangan rantai pasok, supply chain, retail chain, dari pusat sampai ke desa. Pertama kali dalam sejarah, kita sekarang tidak bisa di blackmail. Tidak bisa nanti ada barang langka. Tidak bisa nanti ada yang menimbun barang di saat kritis,” ujar Presiden.
Presiden menjelaskan, pemerintah menemukan potensi efisiensi yang sangat besar melalui penyederhanaan rantai distribusi bahan pokok. Berdasarkan kajian yang dilakukan Kementerian Pertanian, selama ini panjangnya rantai distribusi membuat sebagian besar keuntungan justru dinikmati para perantara, sementara petani dan konsumen memperoleh porsi yang jauh lebih kecil.
“Setelah di research oleh Menteri Pertanian, keuntungan yang diambil oleh pihak penengah ini adalah 30 sampai 40 persen, nilainya diperkirakan mencapai Rp313 triliun. Jadi yang dinikmati petani hanya sekitar 30 persen, begitu juga konsumen sekitar 30 persen, sedangkan 40 persen dinikmati oleh middleman,” ungkap Presiden.
Menurut Presiden, kehadiran Koperasi Desa Merah Putih akan memangkas rantai distribusi sehingga margin yang selama ini dinikmati para perantara dapat kembali kepada petani dan konsumen. Dengan sistem tersebut, kesejahteraan petani meningkat, harga menjadi lebih terjangkau, daya beli masyarakat menguat, dan perputaran ekonomi desa semakin berkembang.
“Dengan Koperasi Merah Putih, KDMP, marginnya kurang lebih 5 sampai 10 persen. Saya kira koperasi mengambil 5 persen sudah cukup, berarti sisanya bisa dinikmati oleh petani dan konsumen. Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang,” tegas Presiden.
Presiden Prabowo juga menekankan bahwa setiap program yang berpihak kepada rakyat harus dijalankan dengan tata kelola yang bersih dan akuntabel. Karena itu, pemerintah berkomitmen menindak tegas setiap bentuk penyimpangan tanpa pandang bulu.
“Sekali lagi, berkali-kali saya bilang bahwa percayalah kita tidak akan pilih kasih, kita tidak akan tebang pilih, kita tidak akan tidak bertindak terhadap penyelewengan,” tuturnya.
Menutup arahannya, Presiden menyampaikan keyakinannya bahwa berbagai kebijakan strategis pemerintah telah berada pada jalur yang tepat dalam memperkuat fondasi perekonomian nasional. Menurut Presiden, kebijakan yang berpihak kepada rakyat, dijalankan dengan tata kelola yang baik, serta berlandaskan kepentingan nasional akan menghasilkan manfaat nyata dan semakin meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.
“Ternyata benar, ternyata kalau kebijakannya benar, niatnya benar, arahnya benar, sesuai dengan filosofi bangsa, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan itikad untuk mengabdi kepada rakyat, ternyata hasilnya nyata. Dunia sudah mulai mengakui,” pungkas Presiden.
