Presiden Prabowo Subianto menegaskan percepatan digitalisasi pemerintahan merupakan langkah strategis untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan taklimat pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
“Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” tegas Presiden.
Presiden menjelaskan, transformasi digital yang dijalankan pemerintah mulai memberikan dampak nyata, terutama dalam penyaluran bantuan sosial. Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), digitalisasi layanan bansos telah diterapkan di 43 kabupaten/kota pada 26 provinsi dengan sekitar satu juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.
“Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi. Tapi tentunya kita harus melangkah lebih jauh,” ujarnya.
Menurut Presiden, keberhasilan transformasi digital harus dibarengi dengan integrasi seluruh basis data pemerintah agar pelayanan publik semakin tepat sasaran. Integrasi tersebut meliputi data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan, dengan tetap mengedepankan keamanan dan perlindungan data masyarakat.
“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi,” kata Presiden.
Kepala Negara meyakini, sistem data yang terintegrasi dan akurat akan memperkuat efektivitas berbagai program pemerintah, termasuk dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem. Di sisi lain, pemerintah juga terus memperluas akses pelayanan publik melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah.
“Kita juga telah menghadirkan mal pelayanan publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan,” tuturnya.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa transformasi digital harus terus dipercepat agar semakin banyak layanan pemerintah dapat diakses secara daring. Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat tidak lagi dihadapkan pada birokrasi yang berbelit, sementara pemerintah mampu memberikan pelayanan yang lebih cepat, mudah, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.
“Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantri berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia,” pungkas Presiden.
