Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah berada di jalur yang tepat dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, terutama untuk menghapus kemiskinan, mengakhiri kelaparan, serta memperkuat kemandirian pangan dan energi. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Dalam arahannya, Presiden mengatakan pemerintah terus bekerja keras menjawab berbagai tantangan bangsa di tengah ketidakpastian global. Meski masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, menurutnya berbagai capaian yang diraih menjadi bukti bahwa arah kebijakan pemerintah sudah berada di jalur yang benar.
“Masalahnya masih lebih banyak. Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai,” ujar Presiden.
Salah satu capaian yang disoroti adalah keberhasilan memperkuat ketahanan pangan nasional. Presiden menyebut Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, memiliki cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, serta mencatat nilai tukar petani tertinggi.
“Tadi saya sudah sebut, kita sudah swasembada delapan komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Nilai tukar petani kita tertinggi selama sejarah NKRI,” katanya.
Di sektor energi, Presiden juga menyoroti keberhasilan Indonesia memproduksi biodiesel B50 berbahan baku kelapa sawit. Menurutnya, capaian tersebut menjadi langkah penting dalam memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor.
Presiden mengakui berbagai kebijakan strategis tersebut tidak lepas dari tantangan dan penolakan. Namun, ia menegaskan Indonesia tidak boleh memimpin dengan rasa takut ataupun bergantung pada tekanan pihak luar.
“Kita bangsa Indonesia yang 287 juta ini, pemimpinnya selalu ditakut-takuti. Supaya kita memimpin dengan ketakutan. Takut dengan pasar, takut dengan ini, takut dengan *rating agency*, takut dengan itu,” ucapnya.
Menurut Presiden, arah pembangunan pemerintah didasarkan pada kebutuhan mendasar masyarakat dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang ditetapkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada hal-hal yang asasi, yang basic. Basic bukan menurut selera kita, basic menurut pakar-pakar dunia. Basic menurut PBB. Sustainable Development Goals,” tegasnya.
Presiden menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan dan kelaparan menjadi prioritas utama pemerintah. Sebagai negara anggota G20, Indonesia tidak boleh membiarkan rakyatnya hidup dalam kemiskinan maupun kelaparan.
“SDG pertama adalah no poverty. Tidak ada kemiskinan. Zero hunger. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar,” tutur Presiden.
Selain itu, pemerintah juga terus mendorong pencapaian target pembangunan lainnya, mulai dari peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, akses air bersih, energi bersih dan terjangkau, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, penguatan industri dan infrastruktur, hingga pengurangan ketimpangan.
“Good health and well-being, quality education, gender equality, clean water, affordable and clean energy, decent work and economic growth, industry, innovation, infrastructure, reduce inequalities. Saudara-saudara, ini yang kita sedang kerjakan,” ungkap Presiden.
Di akhir arahannya, Presiden Prabowo meminta seluruh jajaran pemerintah tidak ragu menjalankan kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Sebaliknya, ia menegaskan berbagai praktik ilegal seperti illegal mining, perkebunan ilegal, illegal logging, penyelundupan, under invoicing, dan transfer pricing harus diberantas karena merupakan tindak pidana yang merugikan negara.
“Jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang rasional. Yang tidak rasional adalah illegal mining, kebun ilegal, illegal logging, penyelundupan, under invoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana,” tandas Presiden.
