Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Pancasila harus menjadi landasan utama dalam pembangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan, pemerataan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegasan tersebut disampaikan dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (1/6/2026).
Dalam pidatonya, Presiden menjelaskan bahwa ekonomi yang berlandaskan Pancasila merupakan ekonomi yang religius, berkemanusiaan, serta memperkuat persatuan nasional. Salah satu implementasinya adalah pengelolaan sumber daya alam secara bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekadar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan dan generasi-generasi yang akan datang,” ujar Presiden.
Kepala Negara menekankan bahwa ekonomi Pancasila tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menghadirkan manfaat nyata yang dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Menurut Presiden, negara harus memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat, mulai dari kecukupan gizi anak-anak hingga peningkatan kesejahteraan petani, nelayan, dan pekerja.
“Anak-anak kita, terutama yang paling lemah dan kurang berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus mendapatkan pupuk tepat waktu dengan harga yang benar. Nelayan harus memperoleh akses pasar yang adil, dibantu, dan diberdayakan,” tegas Presiden.
Ia juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap para pekerja agar memperoleh kesempatan kerja, penghidupan, dan penghasilan yang layak.
“Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi dan harus dibantu,” lanjutnya.
Lebih jauh, Presiden Prabowo menegaskan bahwa ekonomi nasional harus berpihak pada kepentingan rakyat dan tidak hanya menguntungkan segelintir pihak. Menurutnya, Indonesia harus mampu mengelola kekayaan alamnya sendiri sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh seluruh rakyat.
“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” ucapnya.
Untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, pemerintah terus mendorong berbagai langkah strategis, antara lain melalui kebijakan ekspor sumber daya alam satu pintu, percepatan hilirisasi dan industrialisasi, serta penguatan tata kelola devisa hasil ekspor.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden.
Pada momentum Hari Lahir Pancasila, Presiden Prabowo menegaskan kembali bahwa pembangunan ekonomi Indonesia harus berpijak pada cita-cita para pendiri bangsa, yakni menghadirkan kemakmuran yang adil dan merata bagi seluruh rakyat. Menurutnya, ekonomi Pancasila merupakan jalan menuju Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan sejahtera.
