Presiden Prabowo Subianto menerima sejumlah tokoh ekonomi nasional di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (22/5/2026). Pertemuan tersebut membahas pengalaman penanganan krisis ekonomi pada periode sebelumnya sekaligus langkah antisipatif pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan nasional di tengah dinamika global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang turut mendampingi Presiden bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa para tokoh yang hadir merupakan sosok yang pernah menjabat sebagai menteri maupun Gubernur Bank Indonesia. Mereka di antaranya Burhanuddin Abdullah, Paskah Suzetta, dan Lukita Dinarsyah Tuwo.
“Tadi mendampingi Bapak Presiden menerima beberapa tokoh yang pernah menjadi menteri atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam pertemuan tadi disampaikan beberapa hal yang menjadi pengalaman mereka saat menghadapi krisis di tahun 2008,” ujar Airlangga dalam keterangan pers usai pertemuan.
Airlangga menjelaskan, para tokoh tersebut menyampaikan sejumlah catatan penting terkait pengalaman menghadapi tekanan ekonomi global, mulai dari lonjakan harga minyak, tekanan inflasi, hingga perubahan nilai tukar. Menurutnya, Indonesia pernah menghadapi situasi kenaikan harga minyak yang sangat tinggi dan berdampak langsung terhadap inflasi nasional.
“Di tahun 2005 ada krisis minyak di mana harga minyak bisa naik sampai 140 dolar AS per barel,” jelasnya.
Meski demikian, Airlangga menilai kondisi makroekonomi Indonesia saat ini relatif lebih baik dibandingkan sejumlah periode krisis sebelumnya. Fundamental ekonomi nasional dinilai lebih kuat, sementara depresiasi nilai tukar rupiah juga masih berada dalam batas yang terkendali.
“Kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat. Dan depresiasi rupiah itu sekitar 5 persen, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya,” ungkapnya.
Dari pertemuan tersebut, pemerintah mengambil sejumlah pelajaran penting terkait langkah antisipatif yang perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai kemungkinan ke depan. Presiden Prabowo juga meminta jajaran terkait, termasuk Menteri Keuangan, untuk terus memantau regulasi yang dapat memperkuat stabilitas sektor keuangan serta menjaga prinsip kehati-hatian perbankan.
“Bapak Presiden meminta kami, Menteri Keuangan, untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita,” ucap Airlangga.
Selain itu, pemerintah menilai perlu dilakukan kajian terhadap penguatan permodalan perbankan nasional, mengingat jumlah bank di Indonesia yang cukup banyak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan stabilitas sistem keuangan nasional tetap kuat dalam menghadapi tekanan dan dinamika ekonomi global.
