Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, mengingatkan pemerintah bahwa penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat merupakan ujian nyata ketahanan negara. Ia mendorong penerapan prinsip collaborative government atau pemerintahan kolaboratif agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan cepat tanpa terhambat sekat birokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikannya kepada Parlementaria usai Rapat Kerja Komisi II DPR RI bersama Kementerian ATR/BPN, Kementerian PANRB, serta instansi terkait di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Azis menegaskan, kekuatan negara tidak hanya diukur dari stabilitas saat kondisi normal, tetapi juga dari kecepatan respons ketika menghadapi krisis. Ia meminta kementerian dan lembaga terkait bekerja progresif dan tidak terpaku pada prosedur administratif yang berbelit.
“Negara yang kuat bukan negara yang selalu gagah, tapi seberapa cepat ia pulih saat diuji. Inilah saatnya collaborative government dipraktikkan, tidak menunggu, tapi aktif menyelesaikan persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Azis.
Dalam fungsi pengawasan, Legislator Dapil Jawa Tengah VI itu menyoroti kendala administrasi yang dialami korban bencana, seperti hilangnya dokumen kependudukan dan sertifikat tanah. Ia meminta adanya diskresi dan kemudahan verifikasi data, agar korban tidak dibebani persyaratan yang tidak realistis.
“Kalau dokumennya hilang, tidak mungkin diminta menunjukkan KTP atau sertifikat. Cukup dengan keterangan desa, camat, atau aparat setempat,” tegasnya.
Selain itu, Azis juga menekankan pentingnya penataan ruang pascabencana dengan prinsip build back better. Rekonstruksi, menurutnya, tidak boleh sekadar membangun ulang di lokasi rawan bencana, melainkan harus dirancang agar masyarakat dapat pulih dengan kondisi yang lebih aman dan lebih baik.
“Rekonstruksi jangan sampai kembali ke kondisi yang sama dan berisiko. Harus ada build back better,” pungkas Politisi Fraksi Partai Gerindra tersebut.
