Anggota Komisi V DPR RI, Yuliansyah, menyoroti sejumlah persoalan keselamatan transportasi di Kalimantan Barat dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Ruang Rapat Komisi V, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN 2025 serta rencana program dan kegiatan TA 2026 Kementerian Perhubungan.
Dalam forum itu, Yuliansyah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi fasilitas penyeberangan feri pedalaman di Kabupaten Kubu Raya yang dinilainya memprihatinkan dan berpotensi membahayakan masyarakat.
“Saya berkunjung ke daerah Kubu Raya. Saya khawatir untuk fasilitas penyeberangan feri pedalaman, kondisinya memprihatinkan dan membahayakan masyarakat. Ada beberapa titik lagi yang perlu jadi perhatian khusus,” ujarnya.
Legislator Gerindra itu menegaskan pentingnya langkah mitigasi dini agar tidak terjadi kecelakaan yang sebenarnya bisa dihindari.
“Jangan sampai kita menunggu ada kecelakaan dulu baru melakukan perbaikan. Sebelum terjadi apa-apa, apalagi ini akses transportasi utama masyarakat, harus dipastikan aman,” tegasnya.
Selain isu penyeberangan, Yuliansyah juga menyoroti keterbatasan fasilitas Bandara Singkawang, khususnya apron yang hanya mampu menampung satu pesawat.
“Apron Bandara Singkawang itu hanya cukup satu pesawat. Saya pernah ke sana, sampai hampir satu jam pesawat berputar menunggu karena pesawat lainnya harus terbang dulu,” jelasnya.
Ia meminta Kementerian Perhubungan mempercepat peningkatan fasilitas bandara agar konektivitas masyarakat Kalimantan Barat tidak terhambat. Menurutnya, akses udara yang baik sangat menentukan pergerakan ekonomi, mobilitas barang, hingga layanan publik.
Di akhir penyampaiannya, Yuliansyah berharap Kemenhub memberikan perhatian serius terhadap dua persoalan utama tersebut.
“Agar bisa dibantu untuk peningkatan fasilitas apron, supaya pelayanan kepada masyarakat dan maskapai yang beroperasi ke sana menjadi lebih baik,” pungkasnya.
Rapat kerja kemudian dilanjutkan dengan pemaparan Menteri Perhubungan terkait serapan anggaran 2025, upaya percepatan di Ditjen Perkeretaapian dan Ditjen Perhubungan Darat, serta alokasi anggaran 2026 sebesar Rp28,48 triliun dengan fokus 59,2 persen untuk peningkatan infrastruktur konektivitas.
