Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia melalui efisiensi penyelenggaraan dan diplomasi yang kuat dengan Pemerintah Arab Saudi.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025), Presiden menyampaikan bahwa Indonesia kini telah membentuk Kementerian Haji, sebagai bentuk penyesuaian dengan struktur birokrasi Arab Saudi yang memiliki Menteri Haji tersendiri.
“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi. Mereka bilang, urusan haji harus dengan menteri, bukan kepala badan,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa pembentukan kementerian baru ini sudah menunjukkan hasil nyata, antara lain penurunan biaya haji melalui efisiensi dan tata kelola yang bersih.
“Alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji. Saya minta biaya haji terus turun lewat efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga berhasil mempercepat masa tunggu keberangkatan jemaah haji, dari sebelumnya hingga 40 tahun menjadi sekitar 26 tahun.
Presiden turut menyampaikan capaian diplomatik penting, yaitu persetujuan pembangunan Kampung Indonesia di Kota Makkah oleh Pemerintah Arab Saudi — yang merupakan langkah bersejarah.
“Untuk pertama kali dalam sejarah, pemerintah Arab Saudi mengizinkan negara asing memiliki lahan di Kota Suci. Undang-undangnya bahkan diubah khusus untuk Indonesia. Kita negara pertama,” ungkap Presiden.
Presiden menjelaskan bahwa lahan yang ditawarkan berada di lokasi strategis, bahkan ada yang berdekatan langsung dengan Masjidil Haram. Dengan adanya Kampung Indonesia, seluruh kebutuhan jemaah akan dikelola langsung oleh pemerintah Indonesia.
“Fasilitasnya kita atur sendiri — makan, akomodasi, semuanya. Supaya tidak ada lagi kekurangan atau kekecewaan dari jemaah. Ini terobosan luar biasa,” tandas Presiden Prabowo.
