Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, menerima berbagai masukan dari masyarakat Kabupaten Bombana dan Kolaka, Sulawesi Tenggara, saat melakukan kunjungan kerja masa reses. Aspirasi yang disampaikan warga mencakup persoalan rendahnya harga jual gabah, konflik pertanahan, hingga minimnya akses komunikasi dan internet di sejumlah desa.
Politikus Partai Gerindra itu mengungkapkan, sebagian besar masyarakat di wilayah tersebut berprofesi sebagai petani dan nelayan. Namun, harga gabah yang mereka terima jauh di bawah harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
“Di lapangan, gabah petani dibeli dengan harga jauh dibawah ketetapan pemerintah. Kondisi ini membuat mereka kesulitan menutup biaya produksi,” ujar Bahtra, Sabtu (18/10/2025).
Selain masalah harga gabah, warga juga mengeluhkan konflik lahan yang masih belum terselesaikan. Banyak lahan milik warga disebut masih dikuasai oleh perusahaan, sementara sebagian desa di daerah tersebut belum terjangkau jaringan telepon dan internet, sehingga membatasi akses informasi dan layanan publik.
Menanggapi hal itu, Bahtra menyatakan akan menyampaikan seluruh permasalahan tersebut kepada kementerian dan lembaga terkait.
“Untuk persoalan pertanahan, karena menjadi bagian dari bidang kerja Komisi II, saya akan teruskan langsung ke Kementerian ATR/BPN. Sementara untuk masalah lain seperti pertanian dan komunikasi digital, akan saya koordinasikan dengan rekan-rekan Fraksi Gerindra di Komisi IV dan Komisi I,” jelasnya.
Bahtra menegaskan, aspirasi masyarakat akan menjadi bahan penting dalam fungsi pengawasan dan penyusunan kebijakan DPR RI, agar solusi nyata dapat segera diwujudkan di lapangan.
