Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogor, Mulyadi, menyoroti kebijakan penyegelan sejumlah lokasi di kawasan Puncak, Bogor. Legislator Partai Gerindra itu menilai kebijakan tersebut berpotensi menggerus lapangan pekerjaan dan mengganggu perekonomian di sektor pariwisata.
“Tentunya saya akan belanja permasalahan, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat Puncak,” ujar Mulyadi, Minggu (5/10/2025).
Pernyataan Mulyadi itu menanggapi langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait penataan kawasan Puncak Bogor, yang mencakup penyegelan, penghentian sementara, hingga pencabutan izin terhadap kerja sama operasi (KSO) PTPN I Regional 2.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan efek domino terhadap berbagai sektor ekonomi masyarakat.
“Kebijakan ini bisa mengganggu iklim wisata dan investasi, serta berakibat pada dirumahkannya ribuan pegawai akibat tempat kerja mereka berhenti beroperasi,” kata Mulyadi.
Pria yang juga menjabat sebagai Anggota Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu menambahkan, dampak kebijakan ini tidak hanya menurunkan jumlah wisatawan, tetapi juga berimplikasi pada penurunan pendapatan asli daerah (PAD) serta meningkatnya angka pengangguran dan masalah sosial lainnya.
“Kalau situasi ini dibiarkan, bukan hanya kunjungan wisata yang turun dan PAD berkurang, tetapi juga bisa menurunkan rata-rata lama sekolah dan meningkatkan angka kejahatan,” tegasnya.
Mulyadi memastikan, dalam waktu dekat ia akan turun langsung menemui masyarakat di kawasan Puncak dalam agenda reses. Langkah itu dilakukan untuk menyerap aspirasi warga, khususnya mereka yang menggantungkan hidup dari sektor wisata.
