Komisi IX DPR RI menggelar audiensi dengan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI), dan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) terkait evaluasi dan rekomendasi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menilai program yang baru berjalan sembilan bulan itu masih penuh kekurangan. Ia menekankan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara masih dalam tahap awal pembentukan dan belum memiliki struktur yang mapan.
“Baru sembilan bulan, wajar kalau masih banyak kekurangan. BGN ini kan badan baru, perangkatnya pun masih terpusat di pusat, belum ada perwakilan di daerah,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Meski begitu, ia melihat sejumlah daerah mulai menunjukkan koordinasi lintas instansi. Contohnya di Batam, dinas kesehatan dan pendidikan sudah bekerja sama dalam menangani kasus-kasus terkait gizi.
Putih menegaskan, masalah gizi dan kesehatan di Indonesia sangat kompleks, terutama dalam menyiapkan generasi emas 2045. Ia menyoroti rendahnya kesadaran masyarakat soal gizi seimbang, termasuk konsumsi buah dan sayur.
Politisi Gerindra itu juga menekankan pentingnya penambahan SDM di bidang gizi agar program MBG lebih optimal. Menurutnya, rekomendasi yang dihasilkan tidak hanya ditujukan pada BGN, tetapi juga kepada kementerian terkait, termasuk Kementerian Kesehatan.
“Ini catatan penting, tidak hanya untuk BGN sebagai penyelenggara, tapi juga kementerian lain dalam hal sosialisasi gizi. Pemenuhan SDM kesehatan di bidang gizi juga harus didorong,” pungkasnya.
