Fraksi Partai Gerindra DPRD DKI Jakarta menegaskan keselamatan warga harus menjadi prioritas utama, khususnya terkait kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) yang dinilai belum sepenuhnya aman dan ramah bagi masyarakat.
“JPO bukan sekadar pelengkap infrastruktur, melainkan benteng penyelamat jiwa, terutama bagi anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Namun faktanya, banyak JPO di Jakarta justru berubah menjadi monumen bahaya,” kata Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Alief Bintang Haryadi, saat menyampaikan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna pembahasan Ranperda APBD 2026 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (8/9/2025).
Alief menyoroti masih banyak titik rawan kecelakaan yang kerap merenggut nyawa pejalan kaki, termasuk di Jalan Brigjen Katamso, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat.
“Atap bocor, lantai licin, pencahayaan minim, hingga lift yang tidak berfungsi. Semua itu bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan, tapi juga ancaman nyata bagi keselamatan sekaligus melanggar prinsip kesetaraan akses bagi kelompok rentan,” tegasnya.
Untuk itu, Fraksi Gerindra mengusulkan tiga langkah strategis:
- Pemetaan komprehensif titik rawan kecelakaan dan jalur penghubung antar kampung untuk pembangunan JPO baru.
- Revitalisasi menyeluruh JPO rusak dengan standar keselamatan modern, termasuk perbaikan struktur, pemasangan CCTV, serta penggantian lift dengan teknologi andal.
- Penerapan sistem pemeliharaan berkala agar JPO tidak lagi menjadi proyek mangkrak.
“Keselamatan pejalan kaki adalah ukuran keberadaban kota. Dengan komitmen dan langkah nyata, kita bisa mengubah JPO dari sekadar bangunan fisik menjadi simbol perlindungan, kesetaraan, dan tanggung jawab pemerintah daerah terhadap warganya,” tutup Alief.
