Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Ali Lubis, meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan informasi rinci terkait penerimaan dan pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di Ibu Kota.
Permintaan ini disampaikan dalam rapat pembahasan KUA-PPAS dan RKPD 2026 bersama Sekda DKI Jakarta, Marullah Matali, di Gedung DPRD, Senin (4/8/2025).
“Soal dana CSR yang diterima Pemprov DKI, saya minta informasi yang detail. Jangan sampai program-program ke depan justru tumpang tindih karena kita tidak pernah dilapori. Berapa sebenarnya jumlah dana CSR yang diterima dan bagaimana kaitannya dengan rencana kerja kita?” ujar Ali.
Ali, yang juga Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI, menekankan pentingnya transparansi agar dana CSR tidak terbuang percuma dan bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kebutuhan masyarakat.
“Misalnya untuk pemasangan CCTV. Kalau ternyata dinas juga punya anggaran beli CCTV, ini bisa jadi mubazir. Harus sinkron agar tidak terjadi pemborosan anggaran,” jelasnya.
Ia pun meminta Sekda DKI agar memberikan data tahunan terkait dana CSR yang masuk ke Pemprov dan peruntukannya.
“Saya minta disampaikan berapa dana CSR yang diterima Pemprov setiap tahun dan digunakan untuk apa saja. Ini penting agar perencanaannya ke depan lebih akurat dan tidak tumpang tindih,” pungkasnya.
