Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan institusi yang kuat sebagai fondasi ketahanan negara-negara Islam. Hal ini disampaikannya dalam Sidang ke-19 Konferensi Parlemen Negara-Negara Anggota OKI (PUIC) di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
“Saya mengajak parlemen negara anggota OKI untuk menerapkan prinsip pemerintahan terbuka di masing-masing negara,” ujarnya.
Menurut Husein, tema Good Governance and Strong Institutions as Pillar of Resilience sangat relevan di tengah ketidakpastian global saat ini. Ia menilai, kekuatan suatu negara lebih bergantung pada integritas tata kelola dan institusi yang kuat, bukan hanya sumber daya alam.
Prinsip-prinsip tersebut, lanjutnya, sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan musyawarah, keadilan, dan akuntabilitas. Ia menyebut DPR RI telah mengadopsi prinsip Open Government Partnership sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola yang transparan dan inklusif.
“Tata kelola yang baik mengubah kekuasaan menjadi legitimasi,” tegas legislator Fraksi Partai Gerindra ini.
Menutup pidatonya, Husein menyatakan kebanggaan Indonesia menjadi tuan rumah forum ini, yang mendorong demokrasi, pemerintahan yang baik, dan pembangunan berkelanjutan di dunia Islam.
