Anggota Komisi VII DPR RI, Ir. H Bambang Haryo Soekartono (BHS), melaksanakan panen raya padi di Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo, Sabtu (22/3/2025). Dalam acara tersebut, BHS menekankan pentingnya peran petani sebagai pejuang ekonomi dan berhak untuk hidup sejahtera.
“Para petani adalah pahlawan ekonomi. Mereka berhak mendapatkan kehidupan yang sejahtera, seperti para petani di Malaysia dan Jepang yang memiliki taraf ekonomi yang baik, dan pekerjaan sebagai petani menjadi profesi yang membanggakan,” kata BHS.
BHS menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, pemerintah berkomitmen untuk mencapai swasembada pangan. Salah satu kebijakan penting adalah memastikan Bulog membeli hasil padi petani dengan harga Rp 6.500 per kilogram dan menghapus impor beras.
“Padi petani harus dibeli oleh Bulog dengan harga yang layak, dan tidak ada lagi impor beras. Ini adalah komitmen pemerintah untuk kesejahteraan petani kita,” ujar BHS.
BHS, yang juga Ketua Dewan Penasehat DPD Partai Gerindra Jawa Timur, menambahkan bahwa pemerintah akan menyediakan bibit unggul dan meningkatkan kuota pupuk subsidi untuk meningkatkan gairah petani dalam bertani. Selain itu, pemerintah juga berencana mendirikan koperasi merah putih untuk memperkuat ekonomi petani dan mencegah mereka terjerat dalam utang berbunga tinggi dari pinjaman online (pinjol).
Dalam kesempatan itu, beberapa petani menyampaikan aspirasi mereka, seperti perlunya pavingisasi jalan akses ke lahan persawahan dan bantuan alat untuk memanen padi.
“Kami berharap akses jalan yang kurang lebih 600 meter ini bisa di paving agar saat panen, prosesnya lebih mudah,” kata Nuril, salah satu petani setempat.
Mendengar aspirasi tersebut, BHS berjanji akan menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Pihak Dinas Pertanian Sidoarjo yang turut hadir dalam kesempatan tersebut menyatakan akan memperhatikan aspirasi petani dan memasukkannya dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2025 atau APBD 2026.
“Semua aspirasi petani akan kami tindaklanjuti dan lihat apakah bisa diakomodasi dalam anggaran perubahan atau tahun anggaran berikutnya,” kata perwakilan Dinas Pertanian Sidoarjo.
